Bicara Soal PMN Penugasan, Erick Thohir: Tidak Ada Lagi Lobi-lobi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beberapa waktu lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Melalui aturan tersebut, Erick menegaskan adanya tujuan, syarat, hingga langkah BUMN dan perseroan terbatas mendapatkan PMN.

Salah satu poin yang tercantum dalam aturan tersebut, yakni BUMN atau perusahaan yang mendapatkan PMN dengan tujuan penugasan dari pemerintah, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Sehingga nantinya Kementerian Keuangan bisa melihat apakah ini dari belanja K/L ataupun PMN," kata Erick dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

"Jadi tidak ada lagi lobi-lobi politik antara BUMN titik-titik langsung ke titik-titik, ini semua kita tertibkan," tambah dia.

Mantan bos Inter Milan itu menyebutkan, dua syarat lain penambahan PMN kepada BUMN atau perusahaan, yakni untuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan dan melakukan pengembangan usaha.

"Beda dengan PMN penugasan, ini cukup direksi, Kementerian BUMN, bersepakat dengan Kementerian Keuangan," ujar Erick.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, tahun ini BUMN masih mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp 67 triliun.

Sementara pada tahun depan, penambahan PMN untuk perusahaan pelat merah diproyeksi sedikit menurun menjadi Rp 62 triliun.

"Di tahun 2023-2024 ini akan kembali berubah dimana, dividen akan lebih besar dari PMN sendiri," ucap Erick.