Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah manyatakan, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Malaysia untuk kembali melakukan perundingan renewal nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Diharapkan perundingan renewal MoU antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Malaysia dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution,"  kata Menaker Ida.

Hal tersebut disampaikan Ida saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia Datuk Seri Saravanan Murugan beserta jajarannya pada Kamis (6/5/2021).

Sebagai informasi, initial draft MoU sektor domestik telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Malaysia pada September 2016. Namun, hingga saat ini, kerja sama tersebut masih terus dibahas secara konkret oleh kedua negara.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Komaps.com, Kamis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hal tersebut terjadi lantaran counter-draft atau draf tanggapan Pemerintah Malaysia atas initial draft MoU dari Indonesia baru disampaikan kepada Pemerintah RI pada Agustus 2020.

“Saya berharap kita (Indonesia dan Malaysia) bisa tuntaskan MoU ini, mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara," kata Menaker Ida.

Lebih lanjut, Menaker Ida ingin kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan MoU sektor domestik berdasarkan skema one channel recruitment.

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang Oone channel recruitment dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.

Menurutnya, spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap Calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri sudah memiliki kompetensi khusus.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa tiap negara penempatan PMI memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik.

Karenanya, tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker Ida menjelaskan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan perlindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan menjadi lima jabatan.

Adapun jabatan tersebut antara lain Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Gardener.

Jabatan sebelumnya, yaitu Housekeeper, kini sudah digabungkan dengan Family Cook. Sementara itu, Babysitter telah digabung dengan child care worker.

Menaker menegaskan, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara yang telah memiliki  dokumen kerja sama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta program jaminan sosial.

Hal tersebut mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu saluran atau mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara, sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan," tutur Menaker Ida.

Sementara itu, Menteri SDM Malaysia menyambut positif adanya komitmen bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terkait PMI di Malaysia.

Bahkan, pada kesempatan tersebut, pihaknya juga memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat membantu para PMI di Malaysia.

“Sistem aplikasi ini mampu membantu PMI untuk melapor ke Kementerian SDM Malaysia, apabila PMI memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya," papar Datuk Seri Saravanan.

Selain itu, kata dia, pihak Kerajaan Malaysia sudah memiliki kebijakan baru untuk membantu PMI di Negeri Jiran.

Untuk diketahui, sebelumnya para PMI yang masuk ke Malaysia haris memiliki tempat tinggal. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi PMI untuk bekerja di Malaysia.

Namun, di dalam regulasi baru, Kerajaan Malaysia akan memberikan bantuan rumah yang layak bagi PMI, seperti rumah warga Malaysia.

“"Selain itu juga ada jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan dan perumahan. Ini adalah langkah-langkah baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia," jelasnya.