Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Indef Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan Tarif PPN

Kendati demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 15 persen dinilai kurang tepat lantaran Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah mengkaji ulang secara mendetail rencana tersebut.

"Rencana kenaikan tarif PPN pemerintah perlu dikaji ulang atau dibatalkan karena 2022 masih pemulihan ekonomi dan kita belum tahu kapan Covid-19 berakhir," kata Tauhid dalam diskusi online Indef, Selasa (11/5/2021).

Tauhid menuturkan, rencana kenaikan tarif PPN perlu melihat berbagai sisi, terlebih sisi konsumen maupun masyarakat kelas bawah. Saat ini, masyarakat kelas menengah ke bawah masih kesulitan karena ada penurunan daya beli.

Apalagi belum ada pihak yang memastikan kapan Covid-19 berakhir atau setidaknya mengalami penurunan. Beberapa negara di dunia bahkan mengalami tingkat penularan tinggi karena meledaknya gelombang ketiga (third waves) penularan virus.

"Ini jadi momentum yang tidak relevan, naik jadi 11 persen pun tidak relevan. Sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang memastikan kapan pandemi selesai, apa 2021 atau 2022. Kalau kita lihat kasusnya di dunia tidak bisa diperkirakan," ungkap Tauhid.

Lagipula kata Tauhid, kesejahteraan masih relatif stagnan hingga tahun 2022 dengan GDP per kapita di angka 4.500 dollar AS.

Kenaikan PPN kata Tauhid, dirasa belum perlu mengingat tarif PPN Indonesia dengan negara lain di ASEAN sama, yakni 10 persen.

Kenaikan tarif PPN justru akan mengurangi daya saingnya dalam menarik investor asing. Asal tahu saja, Indonesia bersaing dengan Vietnam dalam hal menarik penanaman modal asing di dalam negeri.

Jika PPN dinaikkan, bukan tidak mungkin para investor cenderung memilih Vietnam.

"Kita bersaing untuk menarik investasi. Ketika ada jenis pajak kenaikan, mau tidak mau investor mikir ulang. Harus mengkalkulasikan biaya produksi, berapa dia jual dan sebagainya. Apakah dalam jangka pendek, menengah, panjang investasi mereka bisa kembali atau tidak," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2021/05/11/165946726/indef-minta-pemerintah-kaji-ulang-rencana-kenaikan-tarif-ppn

Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke