Posko THR Ditutup, Kemenaker Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Bayar THR

Langkah selanjutnya, Kemenaker melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dan rencana rekomendasi sanksi atas pengaduan yang dihimpun oleh Posko THR.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengungkapkan, untuk memastikan rekomendasi sanksi yang akan diberikan, pihaknya kini tengah melakukan rapat kordinasi dengan semua Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko) THR.

"Setelah pekerja/buruh melaporkan pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, kita akan memberikan informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Anwar melalui siaran pers.

Rakor pengawasan ini dilakukan secara virtual dan dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021) diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Dalam rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya.

Selanjutnya, Anwar meminta agar penyelesaian permasalahan THR dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anwar menambahkan, sekarang ini Kemenaker tengah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR pekerjanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemenaker hingga Selasa (18/5/2021), ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemenaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan. Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti.