Sudah Tengah Tahun, Realisasi Anggaran KKP Baru Rp 1,58 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga awal Juni 2021 masih minim.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, realisasinya baru sebesar Rp 1,58 triliun.

Dia menuturkan, realisasi itu setara dengan 24,07 persen dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 6,562 triliun per 1 Juni 2021.

"Apabila dibandingkan dengan pagu setelah terjadi penghematan tukin dan gaji 13 sebesar Rp 131 miliar, maka realisasi adalah 30,57 persen dari pagu akhir Rp 6,43 triliun," sebut Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/6/2021).

Trenggono menuturkan, realisasi baru mencapai 24,07 persen disebabkan karena beberapa kegiatan yang diagendakan KKP pada tahun 2021 ini masih dalam proses dan pengadaan.

Tercatat, KKP menggelontorkan sejumlah anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan yang dimaksud, antara lain kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, revitalisasi gudang garam rakyat, dan integrasi lahan garam.

"Kemudian, rerevitalisasi pasar ikan, memberikan bantuan premi asuransi budidaya ikan skala kecil, memberikan sarana produksi usaha perikanan budidaya, dan kegiatan bersifat konstruksi fisik lainnya," beber dia.

Pada tahun ini, KKP juga mendapat pagu tambahan yang diatur berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Alokasi anggaran tambahan yang diberikan oleh Bendahara Negara itu sebesar Rp 43,34 miliar.

Trenggono bilang, pihaknya menyalurkan anggaran ke dalam kegiatan penanaman mangrove di 4 provinsi, dengan target luasan sekitar 2,008 Ha.

Empat provinsi itu adalah Jawa Tengah di 6 Kabupaten, Jawa Barat di 10 Kabupaten/Kota, Banten 3 Kab/kota, dan Jawa Timur 11 Kab/kota.

Penanaman bakal dilakukan usai KKP mensurvei lokasi di beberapa titik. Di Jawa Tengah, KKP bakal melakukan penanaman di minggu keempat bulan Juli.

Sementara di Jawa Barat dan Banten dalam tahap pengadaan bibit dan rencana penanaman dilakukan pada minggu kesatu bulan Juni, sedangkan di provinsi Jawa Timur masih dalam tahap verifikasi kelompok sehingga rencana penanaman dilakukan pada minggu kedua.

"Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penanaman bibit mangrove, dan bantuan sarana upah padat karya kegiatan pendukung lainnya," pungkas Trenggono.