Stafsus Menteri BUMN Buka Suara Soal Pelaksanaan Distribusi Ivermectin dari BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal Surat Edaran yang ditebitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelaksanaan distribusi Ivermectin.

Menurut dia, dengan adanya keputusan ini bisa menjadi terobosan baru untuk terapi penyembuhan Covid-19 di Indonesia.

"Ini adalah sebuah terobosan baru yang cepat dalam kondisi serta situasi jumlah penderita Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini," ujar Arya, Kamis (15/7/2021).

Arya berharap, dengan dikeluarkannya surat edaran distribusi Ivermectin ini bisa membantu meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Tanah Air. Apalagi, lanjut dia, obat ini tergolong obat yang murah.

"Obat ini adalah obat yang murah, apalagi yang generik di mana harganya sekitar Rp7.885 per tablet semoga obat ini bisa diakses oleh masyarakat secara luas juga namun tetap dengan syarat adanya resep dokter atau pengawasan dokter," kata Arya.

Arya menambahkan, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah mengirimkan surat ke BPOM terkait permintaan izin penggunaan darurat untuk obat jenis tersebut.

"Kita selalu sepakat proses harus dilalui termasuk untuk obat terapi ini, jadi kita juga mengetahui bahwa Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sempat mengirimkan surat untuk meminta persetujuan penggunaan darurat dari BPOM secara resmi dan setelah itu juga bersama-sama dengan BPOM Bapak Menteri BUMN mengajukan juga EUA ini untuk Ivermectin," ungkap Juru Bicara Erick Thohir itu.

Sebelumnya diberitakan, melalui Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dibagikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang berisi BPOM telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan distribusi Ivermectin sebagai obat pendukung penanganan terapi Covid-19.

Selain Ivermectin, ada tujuh obat lainnya yang pelaksanaan distribusinya telah diberikan oleh BPOM. Ketujuh obat lainnya, yakni Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Tocilizumab, Azithromycin, dan Dexametason (tunggal).

Hal ini diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization).

Surat Edaran ini ditujukan untuk Pemilik EUA, Pimpinan Fasilitas Distribusi Obat, Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pimpinan Klinik, Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pemilik Sarana Apotek.

Adapun surat ini ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Mayagustina Andarini pada 13 Juli 2021.

Catatan redaksi: Berita ini telah mengalami perbaikan judul dan perbaikan isi berita pada Kamis (15/7/2021) pukul 15.37 WIB.