Sri Mulyani Ungkap Penyebab Pemda Lelet Belanjakan APBD

Usai Pilkada, belanja daerah kerap melambat lantaran adanya pimpinan baru. Sementara masalah struktural terjadi karena belanja daerah harus melewati beberapa prosedur. Seharusnya, prosedur belanja lebih simpel, utamanya ketika pandemi Covid-19.

"Ada kadang-kadang faktor karena adanya Pilkada, banyak pemerintah yang pimpinannya baru kemudian terjadi keterlambatan. Namun ada yang sifatnya agak struktural, itu tadi kapasitas dan kompetensi yang kita akan terus bantu melalui prosedur disimpelkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (26/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, halangan belanja Pemda juga sering terjadi dalam alokasi pembangunan fisik, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Sebab, pembangunan fisik membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang memakan waktu relatif lama.

Maka itu, Sri Mulyani akan banyak mendorong belanja yang sifatnya teknis, misalnya untuk pendidikan. Belanja tersebut berupa menggaji guru, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun menggaji tenaga kesehatan.

"Itu kita akan meyakinkan atau meminta supaya ditransfer tiap bulan, kemudian bisa dibayarkan kepada tadi, masing-masing penerimanya apakah sekolah, Puskesmas, atau kepada guru, atau kepada nakes," beber dia.

Adapun saat ini, belanja Pemda terkontraksi -2,21 persen hingga Oktober 2021. Dari pagu Rp 1.223 triliun, belanja pemda baru mencapai Rp 689,7 triliun.

Belanja ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 705,34 triliun. Realisasi belanja tahun ini baru mencapai 56,36 persen dari APBD padahal tahun 2021 tinggal satu bulan lagi.

Sri Mulyani menuturkan, pihaknya akan me-review belanja Pemda hingga akhir tahun.

"Kita akan terus lakukan review terhadap kenapa anggaran daerah itu sangat lambat atau dalam hal ini lambat untuk digunakan," ucap dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, leletnya belanja Pemda membuat dana menganggur di bank kembali pada level yang tinggi mencapai Rp 226 triliun.

Dana mengendap ini lebih tinggi dibanding posisi bulan Mei yang mencapai Rp 172 triliun, dan bulan Juli sebesar Rp 173 triliun. Bila dana ini tidak segera digunakan, maka ekonomi tidak akan bergerak dan pemulihan terhambat. Sebab, sepertiga dana APBN disalurkan ke Pemda dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Jadi kalau alokasinya yang sudah ditransfer ke daerah belum dibelanjakan, ini sebabkan daya dorong APBD dan APBN berkurang. Belanja tujuannya supaya kita memberi dorongan lebih besar bagi ekonomi untuk maju. Namun kalau dana tertahan di bank, uang itu tdk bisa gerakkan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.