MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani karena Tak Hadiri Rapat, Ini Faktanya

KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini. Ada dua alasan yang membuat pimpinan lembaga tinggi negara itu marah.  

Pertama, pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kedua, ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat dengan MPR. Karena kemarahan itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Jokowi memecat Sri Mulyani.

Menurut Fadel, menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Merespon protes yang disampaikan pimpinan MPR, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan masalah pemotongan anggaran dan ketidakhadiran atasannya itu dalam rapat.

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, dapat dijelaskan sebagai berikut," kata Yustinus membuka penjelasannya seperti dikutip pada Rabu (1/12/2021).

"Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan," terang Yustinus.

Sementara pada agenda rapat kedua Sri Mulyani dan MPR, sambung dia, atasannya tersebut harus kembali menunda pertemuan karena secara bersamaan ada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

"Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," ujar Yustinus.

Yustinus lalu menjelaskan soal pemotongan anggaran MPR oleh Kementerian Keuangan. Kata dia, penghematan terpaksa dilakukan Sri Mulyani sebagai bendahara negara karena ada pengalihan dana untuk pemulihan dampak Covid-19.

"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali," kata Yustinus.

Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 T), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," imbuh dia.

Menurut Yustinus, banyak anggaran instansi pemerintah juga mengalami pemotongan. Hal ini agar pemerintah bisa membantu masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," ucap Yustinus. 

Karena adanya beberapa penyesuaian tersebut, membuat anggaran MPR juga perlu direvisi. Namun tetap dengan mengakomodir jalannya program-program di MPR. 

"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," tutup Yustinus.