Salin Artikel

Apa Itu UMR dan Bagaimana Skema Perhitungannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minimum Regional atau UMR adalah upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur dan menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Penerapan apa itu UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Sebenarnya istilah UMR tidak lagi relevan digunakan karena UMR sudah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun istilah UMR adalah terlanjur melekat dalam bahasa sehari-hari.

Penetapan arti UMR dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang diawali dari rapat Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD sebelumnya sudah membentuk tim survey untuk mencari informasi harga kebutuhan pokok pekerja sehari-hari.

Kemudian dari data tersebut diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan apa itu UMR ke Gubernur untuk disahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November dan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November.

Alasan besaran UMR adalah berbeda-beda

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 juga menjelaskan alasan besaran UMR berbeda-beda setiap daerah.

Dalam menentukan arti UMR, DPD menghimpun data atau informasi mengenai keberagaman perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan perusahaan, asosiasi perusahaan, serta serikat pekerja masing-masing daerah.

Hal ini bertujuan agar dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, besaran UMR juga tidak memberatkan perusahaan karena bagaimana pun perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya agar dapat memaksimumkan laba.

Dalam penetapan UMR adalah masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di tiap-tiap perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, yang masing-masing daerah tidaksama.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai perhitungan UMR adalah yang paling ideal dari inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan basis perhitungan tersebut, BPS meyakini tingkat kesejahteraan buruh sudah tercapai.

Daerah dengan gaji UMR tertinggi di Pulau Jawa

Sejauh ini, apa itu UMR Bekasi 2022 menjadi UMR tertinggi di Pulau Jawa dengan nominal sebagaimana UMK 2022 Kota Bekasi senilai Rp 4.816.921,17. Besaran tersebut melebihi angka UMR Karawang 2022 yang tahun 2021 tertinggi di Pulau Jawa.

Berikut daftar UMR tertinggi di Pulau Jawa yang berlaku pada tahun 2022:

  • UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17
  • UMK 2022 Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00
  • UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90
  • UMP 2022 Jakarta: Rp 4.452.724 (Jakarta tidak menetapkan UMK)
  • UMK 2022 Kota Depok: Rp 4.377.231,93
  • UMK 2022 Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19
  • UMK 2022 Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51
  • UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85
  • UMK 2022 Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19
  • UMK 2022 Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17
  • UMK 2022 Kota Cilegon: Rp 4.340.254,18
  • UMK 2022 Kota Bogor: Rp 4.330.249,57
  • UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90
  • UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51
  • UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65
  • UMK 2022 Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00
  • UMK 2022 Kabupaten Serang: Rp 4.215.180,86
  • UMK 2022 Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61
  • UMK 2022 Kota Serang: Rp 3.850.526,18
  • UMK 2022 Kota Bandung: Rp 3.774.860,78

Dengan demikian apa itu UMR adalah acuan penentuan upah tiap daerah yang besarannya diatur pemerintah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing daerah. Itulah alasan kenapa besaran apa itu UMR berbeda-beda tiap daerah.

https://money.kompas.com/read/2021/12/05/194227726/apa-itu-umr-dan-bagaimana-skema-perhitungannya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Whats New
Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Whats New
Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Rilis
Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Whats New
Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Whats New
Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Whats New
Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Whats New
Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Earn Smart
Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Whats New
BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

Whats New
Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Whats New
Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Whats New
Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Spend Smart
Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.