Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Mengenai hal itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi berpendapat, kesepakatan ekstradisi buronan merupakan sesuatu yang luar biasa.

"Ya ini luar biasa. Ini akan memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana serta pelaku kejahatan lainnya," ungkapnya kepada Kompas.com, Rabu (26/1/2022).

Meskipun buronan negara tersebut telah mengubah kewarganegaraanya, lanjut Jodi, namun tetap bisa diberikan tindakan hukum. Sehingga tidak memberikan celah bagi pelaku tindak kejahatan untuk lolos dari jeratan hukum

"Perubahan kewarganegaraan juga tidak akan mengecualikan pelaksanaan ekstradisi. Hal ini dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi. Dengan demikian sudah mengantisipasi pelaku-pelaku yang merubah kewarganegaraannya," ujarnya.

Perjanjian ini kata Jodi, juga menyepakati pemberlakuan masa retrokatif hingga 18 tahun. Dengan demikian, tindak kejahatan yang berlangsung 18 tahun sebelum perjanjian ini dapat dihukum sesuai ketentuan hukum pidana Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (25/1/2022) kemarin, Pemerintah Indonesia-Singapura menyepakati tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan.

Perjanjian itu telah diteken pada pertemuan Leader's Retreat di Bintan, yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Salah satu perjanjian yang diteken mengenai ekstradisi buronan yang tidak dapat mengubah kewarganegaraan.

Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh kedua negara memungkinkan dilakukannya ekstradisi terhadap pelaku 31 jenis tindak pidana serta pelaku kejahatan lainnya yang telah diatur dalam sistem hukum kedua negara.

Perjanjian ekstradisi buronan Indonesia-Singapura ini juga memiliki fitur khusus yang secara efektif akan mengantisipasi celah hukum dan muslihat pelaku kejahatan. Misalnya, perubahan status kewarganegaraan untuk menghindari penegakan hukum.

Dalam perjanjian ekstradisi ini, status warga negara pelaku kejahatan yang berubah tidak dapat mengecualikan pelaksanaan ekstradisi mengingat pelaksanaan ekstradisi harus dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi.

Dengan demikian, pemberlakukan perjanjian ekstradisi buronan akan menciptakan efek gentar bagi pelaku tindak kriminal di Indonesia dan Singapura.

Secara khusus, bagi Indonesia, pemberlakuan perjanjian ekstradisi diyakini dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).