IFAWG Jamin Tidak Ada Negara yang Tertinggal dalam Stabilitas Sistem Keuangan dengan Cara Ini

Mengingat, hal tersebut adalah salah satu prasyarat mencapai pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk bagi negara berpenghasilan rendah dalam mengatasi pandemi.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, IFAWG merupakan tim kerja G20 yang berfokus untuk untuk memperkuat komitmen dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan.

"IFAWG juga meningkatkan ketahanan dan mendorong SSK internasional. Hasil pembahasan IFAWG di bawah Presidensi G20 Indonesia ini akan dilaporkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada pertemuan bulan April 2022 mendatang di Washington D.C., Amerika Serikat. " kata dia dalam siaran pers seperti dikutp Kompas.com Senin (28/3/2022).

Ia menjelaskan, setidaknya ada lima hal yang menjadi pokok bahasan dalam mendukung negara yang berpenghasilan rendah dan rentan.

Pertama, IFAWG mendorong komitmen tersebut melalui penyaluran IMF Special Drawing Right (SDR) oleh negara yang memiliki posisi keuangan eksternal yang kuat.

IFAWG juga menyambut baik kesiapan operasionalisasi IMF Resilience and Sustainability Trust (RST) sebagai salah satu opsi penyaluran SDR.

Hal ini untuk menanggulangi permasalahan pendanaan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi pandemi serta penanganan perubahan iklim.

Kedua, G20 meningkatkan peran Multilateral Development Bank (MDBs) dalam mendukung agenda pembangunan. IFAWG menekankan pentingnya inovasi model pembiayaan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas serta tata kelola dari masing-masing MDB.

Ketiga, upaya G20 menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika aliran modal antar negara melalui penguatan bauran kebijakan yang diperlukan khususnya di negara berkembang.

IFAWG mendiskusikan pengembangan Macro Financial Stability Policy Framework (MFSPF) oleh Bank for International Settlement (BIS) dan Integrated Policy Framework (IPF) oleh IMF.

Kedua kerangka bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara dalam memahami interaksi antara berbagai kebijakan, termasuk moneter, fiskal, makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan pengelolaan aliran modal dalam mengatasi tekanan yang bersumber dari volatilitas aliran modal dan nilai tukar.

Keempat, IFAWG akan melakukan asesmen terkini atas kondisi kerentanan utang negara berpenghasilan rendah serta bagaimana memperkuat pengelolaan utang bagi negara-negara tersebut.

Kelima, IFAWG menekankan pentingnya transparansi data utang, praktik yang bertanggung jawab atas pembiayaan berjaminan (collaterized financing) khususnya bagi negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.

Sebagai informasi, rangkaian IFAWG selanjutnya akan dilaksanakan melalui pertemuan 4th IFAWG di Korea Selatan pada tanggal 16-17 Juni 2022 dengan tema “Strengthening Financial Resilience, Diversified Currency in Trade and Finance, MDBs Capital Adequacy Framework, Capital Flows".