Transisi Energi Jadi Fokus G20, Ini Strategi Pemerintah Kejar Pembangunan PLTP 3.355 MW

Percepatan itu sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Target tersebut sudah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM, Harris mengatakan, target bauran EBT 23 persen di 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai karbon netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat dari itu.

Selain itu, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.

“Transisi menuju energi yang berkelanjutan juga menjadi salah satu dari tiga fokus Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Pertama, pemerintah akan melakukan pengeboran (government drilling) untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi. 

Ia mengatakan, sampai 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi untuk rencana pengembangan sebesar 683 MW.

Kedua, pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resources Risk Mitigation (GREM) untuk pendanaan pengembangan panas bumi. Lalu ketiga, sinergi antar-BUMN.

Adapun terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Keempat, optimalisasi sumber daya di wilayah kerja panas bumi (WKP) yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Di antaranya dengan membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW).

Saat ini, Pertamina Geothermal juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara dengan kapasitas 0,5 MW.

Sampai akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia mencapai 2.276 MW, sebagian besar berada di dalam wilayah kerja Pertamina Geothermal sebesar 1.877 MW.

Pertamina Geothermal tercatat mengelola 13 wilayah kerja dengan kapasitas 672 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC).

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto mengungkapkan, berdasarkan hasil riset Wood Mackenzie, Indonesia pun diproyeksikan bakal menjadi pemain geothermal terbesar di dunia pada 2026 mendatang.

“Kapasitas terpasang pembangkit pada panas bumi di Indonesia pada 2026 akan mencapai 5.240 MW. Pada tahun itu, Indonesia akan menggeser Amerika dari posisi nomor satu,” kata dia.

Saat ini Pertamina Geothermal juga sedang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan tender Engineering Procurement Construction Commissioning (EPCC) di sejumlah WKP.

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan dilakukan di WKP Seulawah, Aceh dan Sungai Penuh, Jambi. Sedangkan tender EPCC di WKP Lumut Balai, Sumatera Selatan dengan kapasitas 55 MW dan Hululais, Bengkulu dengan kapasitas 110 MW.

Menurut Harris, selain untuk kelistrikan, panas bumi bisa dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai keperluan, di antaranya sektor agrikultur seperti pengolahan teh, pengeringan biji kopi, dan industri gula aren.

“Efisiensi konversi panas bumi yang tinggi, berkisar 80-90 persen merupakan potensi yang sangat baik untuk pemanfaatan secara langsung, termasuk untuk pariwisata,” jelasnya.

Ia mengatakan, Pertamina Geothermal sudah mengembangkan GeoAgro di WKP Kamojang, antara lain untuk sterilisasi cocopeat, media tanam untuk kentang dan juga jamur.

Selain itu, perusahaan juga sedang menjajaki pembukaan kawasan pariwisata geothermal di WKP Lahendong, Tomohon yang memang berlokasi di salah satu tujuan wisata di Sulawesi Utara.  

Menurutnya, berbagai pemanfaatan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi environment, social, and governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi Pertamina Geothermal.

"Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan Pertamina Geothermal pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya panas bumi," tutup Harris.