Ketergantungan Pendanaan Jadi Alasan Startup Rentan PHK Karyawan

Kabar pengurangan karyawan awalnya datang dari platform edutech Zenius, kemudian disusul platform keuangan digital LinkAja, hingga teranyar platform e-commerce JD.ID.

Ketergantungan terhadap pendanaan untuk mengoperasikan bisnis menjadi salah satu alasan utama startup rentan melakukan efisiensi bisnis. Pengurangan jumlah karyawan alias PHK pun menjadi bagiannya.

Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan, ketergantungan terhadap pendanaan membuat perusahaan rintisan kebingungan ketika tidak mendapatkan suntikan dana baru.

"Makanya mereka biasanya melakukan lay-off kepada karyawannya untuk menghemat budget," kata dia, kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2022).

Lebih lanjut Ia billang, saat ini perusahaan rintisan masih bergerak dengan model bisnis yang kerap biasa disebut "bakar uang" atau mengeluarkan modal terus-menerus untuk menggaet pengguna.

"Ini menjadikan mereka masih ketergantungan dari pendanaan dari VC (venture capital) atau sumber pendanaan lainnya," ujarnya.

Melihat kondisi perekonomian global saat ini, Nailul mengaku khawatir, aksi pendanaan terhadap perusahaan rintisan semakin minim.

"Saya khawatir kalau semakin sedikit pendanaan, kemudian startup semakin banyak dan eksponensial, bisa terjadi bubble," tuturnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, dengan kondisi perekonomian global yang dibayang-bayangi ketidakpastian, investor menjadi semakin selektif untuk menempatkan dananya.

"Investor menghindari pembelian saham startup yang persepsi risikonya tinggi, terlebih ada kenaikan inflasi dan suku bunga di berbagai negara," katanya.

Oleh karenanya, Bhima menekankan, startup harus melakukan perombakan strategi dan tidak lagi berkegantungan terhadap pendanaan apabila ingin berhasil melewati kondisi perekonomian saat ini.

"Utamakan revenue stream dan kualitas cashflow karena hal itu yang dilirik investor saat ini," ucapnya.

Penjelasan perusahaan soal PHK

Terkait aksi pengurangan tenaga kerja yang dilakukan, manajemen Zenius, LinkAja, hingga JD.ID sebenarnya sudah buka suara beberapa waktu lalu.

Pertama, manajemen Zenius, yang menyatakan bahwa PHK dilakukan lantaran perusahaan sedang mengalami kondisi makro ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

"Mengenai pengurangan karyawan, saat ini kita sedang mengalami kondisi makro ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir," ujar manajemen dalam keterangannya kepada Kompas.com.

"Untuk beradaptasi dengan dinamisnya kondisi makro ekonomi yang memengaruhi industri, Zenius perlu melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan. Setelah melalui evaluasi dan review peninjauan ulang komprehensif, Zenius mengumumkan bahwa lebih dari 200 dari karyawan harus meninggalkan Zenius," sambungnya.

Manajemen Zenius juga menjelaskan, karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan pesangon sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

"Zenius memahami bahwa ini adalah masa yang sulit bagi karyawan yang terdampak, sehingga perusahaan akan melanjutkan manfaat asuransi kesehatan mereka hingga 30 September 2022, termasuk untuk anggota keluarga mereka," jelas manajemen.

Sementara itu, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) alias LinkAja menjelaskan, kebijakan pengurangan jumlah tenaga kerja telah disepakati lantaran perusahaan ingin melakukan reorganisasi SDM.

Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo, penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini.

""Sebagai sebuah perusahaan start up yang berkembang pesat, LinkAja diharapkan terus bisa agile dan adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat, positif dan optimal. Menjawab tantangan ini memang akan ada beberapa perubahan signifikan yang akan dilakukan LinkAja, terutama berkaitan dengan fokus dan tujuan bisnis perusahaan, salah satunya adalah dengan reorganisasi SDM," ujar Reka kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

"Tentunya ini krusial dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh secara optimal, dengan ditopang oleh pilar SDM yang efisien dan sesuai dengan fokus dan target perusahaan ke depan," sambung Reka.

Selain itu Reka juga menuturkan, penyesuaian yang dilakukan tentunya mempertimbangkan dengan matang kepentingan seluruh stakeholder perusahaan, termasuk para karyawan.

Perencanaan PHK ini juga akan mengikuti dan mematuhi aturan dan regulasi dari pemerintah dan mematuhi prinsip-prinisip Good Corporate Governance.

"Perusahaan juga semaksimal mungkin memberikan berbagai dukungan untuk dapat melewati masa transisi," kata Reka.

Alasan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh JD.ID. Director of General Management JD.ID Jenie Simon mengatakan, pihaknya terus melakukan penyesuaian terhadap operasional bisnis. Upaya restrukturisasi juga dilakukan perusahaan sebagai bentuk penyesuaian.

"JD.ID juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan dengan jumlah karyawan," kata dia.

Lebih lanjut Jenie menuturkan, hak-hak karyawan yang terkena PHK akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"JD.ID akan patuh dan tunduk terhadap regulasi ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah dan akan memperlakukan dan memberikan hak karyawan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut," kata Jenie.