DPD: Dana Desa 2023 Jangan Dialokasi untuk BLT, Infrastruktur Jadi Tak Terlaksana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD DI, Leonardus Leo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memotong alias merealokasi dan refocusing dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pasalnya, realokasi dan refocusing tersebut membuat daerah tidak bisa membangun infrastruktur dari sisa dana yang tersedia.

"Untuk kedua kalinya saya sampaikan kepada Ibu Menteri, untuk Dana Desa 2023 yang akan datang jangan dijadikan BLT dan untuk kegiatan lainnya," kata Leo dalam rapat DPD RI bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Leo memaklumi, realokasi dana desa untuk BLT warga di wilayah masing-masing memang diperlukan saat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2023, kemungkinan pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Adapun penggunaan dana desa sebagai BLT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Beleid itu menginstruksikan, pemerintah desa harus mengalokasikan 40 persen untuk BLT.

Sementara itu, 20 persen lainnya untuk ketahanan pangan, dan 8 persen sisanya untuk penanganan Covid-19.

"(Sisanya) Tinggal 32 persen dananya. Jadi selama 3 tahun itu infrastruktur di daerah tidak bisa dilaksanakan, hanya bisa untuk kegiatan pemberdayaan. Apalagi kepala desa itu langsung dipilih oleh rakyat, janji-janji kepala desa itu sekarang tentang pembangunan banyak yang tidak bisa dilaksanakan," beber dia.

Lebih lanjut dia meminta Sri Mulyani untuk menambah anggaran BLT alih-alih mengalokasi anggaran BLT dari dana desa.

Dia berpendapat, selain BLT, pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran juga akan berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Sebab, pembangunan akan menciptakan simpul ekonomi baru yang terus berputar.

"Kalau pemerintah melihat penyaluran BLT efektif dilaksanakan oleh desa, ditambah saja anggarannya. Jangan mengurangi dana desa dijadikan BLT," tandasnya.