Hambatan Stasiun Sentral Manggarai: Dikepung Pemukiman Liar

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan akan mengembangkan Stasiun Manggarai menjadi hub angkutan perkeretaapian alias stasiun sentral. Dengan demikian, stasiun ini bakal menampung lalu-lintas kereta perkotaan dan kereta jarak jauh.

Kementerian Perhubungan akan melaksanakan switch over (SO) 5 dan SO 6 pada November 2022 mendatang untuk menata lalu-lintas Stasiun Manggarai di tengah pengembangan yang terus berjalan.

SO merupakan peralihan sistem persinyalan, operasional, atau pelayanan. Setelah rampung, Kementerian Perhubungan akan melanjutkan ke SO 7.

Pengamat Perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, selain akses jalan ke Stasiun Manggarai yang sempit dan semrawut, masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya pemukiman liar di kawasan tersebut.

Lahan luas sangat dibutuhkan Manggarai yang bakal dijadikan stasiun sentral. Ia mencontohkan, Stasiun Gambir selama ini sangat memadai untuk melayani kereta jarak jauh karena didukung lahan parkir yang cukup luas.

"Untuk menjadi stasiun besar dengan melayani antar kota, Stasiun Manggarai perlu daya dukung lingkungan seperti parkir. Sementara, banyak lahan di sekitar Manggarai yang dipakai warga," jelas Djoko dalam pesan singkatnya, Minggu (12/6/2022).

Sebagaimana pengalaman penggusuran di masa lalu, merelokasi pemukiman liar di DKI Jakarta bukan hal yang mudah. Sementara untuk membangun hunian vertikal sebagai penampung korban gusuran, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Bukan hanya penertiban lahan yang butuh waktu. Namun, Penyediaan pemukiman untuk mengganti hunian yang ditertibkan juga butuh waktu," beber Djoko.

"Artinya warga harus disediakan pemukiman terlebih dulu. Penertiban lahan memang bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski begitu, urusan penertiban ini berkaitan dengan warga Jakarta," imbuhnya.

Djoko menjabarkan, apabila melihat data dari PT Kereta Api Indonesia (2019), batas aset seusai sertifikasi Hak Pakai Nomor 46 Tahun 1983 lebih kurang luasnya 30,7 hektar. Termasuk di dalamnya 1.158 rumah.

Ia bilang, memang dibutuhkan upaya lebih untuk penertiban terhadap 23.298 jiwa yang bermukim di lahan aset milik PT KAI dalam upaya mengoptimalkan lahan tersebut.

Dukungan tersebut termasuk dari pemangku kepentingan (stake holder), seperti Pemprov DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, politikus.

Selanjutnya, lahan tersebut dapat digunakan untuk mendukung optimalisasi fungsi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral sesuai harapan.

"Untuk mewujudkan Stasiun Manggarai sebagai stasiun pusat perlu dukungan Pemprov DKI Jakarta. Lantaran, Pemprov juga mendapat keuntungan dari adanya stasiun tersebut. Pemprov. DKI Jakarta dapat bangunan stasiun yang megah dan luas," terang Djoko.

Djoko menuturkan, persoalan lahan ini penting untuk disikapi serius karena berpengaruh pada daya dukung operasional Stasiun Manggarai itu sendiri.

Untuk menjadi stasiun besar paling tidak Stasiun Manggarai memiliki lahan parkir seluas Stasiun Gambir. Juga ada layanan Bus Bandara dan Bus Damri ke Lampung.

"Di sisi lain, memang perlu kerja ekstra untuk mengatur arus penumpang yang begitu berjubel di saat jam sibuk dan semua ingin cepat. Namun perubahan harus tetap berlangsung," ucap dosen Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu.

"Tidak hanya penumpang yang melakukan penyesuaian, masinis KRL pun turut melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan seperti sekarang ini," tambahnya.

Manggarai sendiri merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Primer dengan perkantoran, perdagangan, dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Kawasan Manggarai termasuk Kawasan Strategis Ekonomi Provinsi DKI Jakarta dengan arahan pengembangan kawasan perdagangan, jasa, perkantoran dengan mengintegrasikan antar bangunan dan menyediakan ruang untuk sektor informal dan ruang terbuka publik.

Berada dekat dengan pusat kegiatan primer perdagangan jasa di Kawasan Sudirman dan Kuningan serta kawasan segitiga ekonomi di Jatinegara dan kawasan strategis sosial budaya di Menteng dan Taman Ismail Marzuki (TIM).