Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Hadir juga Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Dalam upacara tersebut, Bahlil mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya warga Papua untuk bersama-sama menumbuhkan semangat kolektif dan kolaboratif.

Persatuan bangsa menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mampu melewati tantangan dan ancaman resesi global, serta bangkit bersama menjadi negara maju.

"Torang Bisa. Merdeka, Merdeka, Merdeka!" serunya dikutip melalui keterangan pers tertulis, Rabu (17/8/2022).

Dia pun mengapresiasi langkah PT FI dalam membangun industri smelter terbesar di dunia yang berlokasi di JIIPE, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bahlil berharap pembangunan smelter tembaga kedua PT FI ini dapat berjalan sesuai dengan target pada akhir 2023 dan mulai beroperasi Mei 2024.

"Harus diingat, PT FI bukan lagi milik asing seperti dahulu. PT FI sudah milik Indonesia. 51 persen sahamnya sudah milik Indonesia. Milik kita semua. Tambang Freeport ini adalah salah satu yang berkelas di dunia. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, ini akan memberikan satu bargain posisi tersendiri Indonesia di mata dunia, bahwa kita sebagai anak negeri bisa mengelola sumber daya dalam negeri dengan baik," ujar Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan PT FI untuk terus melakukan kolaborasi dengan pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar area pertambangan dalam berbagai bentuk kemitraan yang berkelanjutan sehingga tercipta multiplier effects yang positif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Saya ingin menyampaikan dampak investasi harus terasa di daerah. Setiap investasi yang masuk dalam seluruh NKRI harus berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM daerah. Kita harus menjadikan daerah menjadi tuan di negeri sendiri," ucapnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan salah satu faktor pendorong perekonomian Indonesia saat ini yaitu hilirisasi industri sumber daya alam (SDA). Pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor barang mentah nikel. Dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bauksit pada tahun ini dan timah pada 2023 mendatang.

Pelarangan ini sebagai cara agar hilirisasi dilakukan di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, saat ini hilirisasi industri di Indonesia sudah pada jalur yang benar.

Pada 2017 lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai 18 miliar dollar AS, dan 2021 masih tercatat defisit sebesar 2,5 miliar dollar AS. Akan tetapi, pada semester I 2022, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tercatat surplus sebesar 1 miliar dollar AS. Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia juga tercatat surplus sebesar 15,55 miliar dollar AS.