Luhut Ngotot Sebut Kereta Cepat Tetap B to B Meski Pakai Uang Negara

KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis tanpa campur tangan keuangan negara alias business to business (B to B).

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Tegalluar dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut dikutip pada Jumat (14/10/2022).

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

Luhut bilang, tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN lagi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Ditanggung APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI.

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan," lanjutnya.

Ia menyatakan, nilai pasti dari pembengkakan biaya proyek tersebut akan muncul setelah rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diteruskan, ketimbang jadi proyek yang mangkrak.

"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus jadikan saja karena enggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Akhdi Martin Pratama)