Di Depan Bank Dunia, Pemerintah Ungkap Rencana Bangun Konektivitas Listrik dengan Negara ASEAN

Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan dengan Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank Mari Elka Pangestu di Washington DC, Amerika Serikat.

Ia menilai, di tengah kondisi global saat ini yang mengalami krisis energi, ketersediaan energi listrik alternatif menjadi hal yang penting. Maka dengan adanya payung kerja sama akan dibangun infrastruktur jaringan listrik kawasan Asia Tenggara.

Rencana itu sejalan dengan upaya Indonesia dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs), terutama dalam bidang transisi energi.

"Belajar pada situasi saat ini, ketersediaan energi listrik menjadi sangat penting sehingga perlu membangun energi listrik alternatif seperti PLTS terapung dalam payung kerja sama infrastruktur jaringan listrik kawasan Asia Tenggara," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (26/10/2022).

Pada pertemuan tersebut, pada dasarnya membahas berbagai topik, mulai dari peran Indonesia dalam ASEAN energy connectivity, transformasi digital, keamanan pangan, hingga pembahasan Partnership on Global Infrastructure and Investment (PGII).

Terkait isu transformasi digital, pemerintah Indonesia telah melakukan pengembangan data center di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP), sebagai bagian upaya mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia dan konektivitas internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Adanya KEK NDP akan dapat menjadi salah satu potensi proyek pengembangan Data Center di Indonesia yang dapat menarik banyak investor.

Selain itu, seiring dengan upaya mendorong digitalisasi maka terdapat ASEAN Digital Masterplan 2025, yang merupakan desain lima tahun untuk memfasilitasi kerja sama regional dalam pengembangan sektor digital di ASEAN.

“ASEAN Digital Master Plan 2025 ini memerlukan integrasi investasi digital dan sumber energi," kata Airlangga.

Adapun terkait digitalisasi sektor finansial, saat ini pemerintah tengah mengambil langkah penyesuaian seperti harmonisasi kepabeanan untuk e-commerce dan digitalisasi sektor pajak.

Kemudian dilakukan pembahasan terkait ketahanan pangan dengan digagasnya ASEAN Reserve Fund untuk memastikan ketersediaan komoditas beras di Kawasan Asia Tenggara.

Terkait perubahan ikllim, studi dari World Bank menyebutkan bahwa produksi pangan global menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dari produksi energi ataupun deforestasi.

"Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menjalankan sustainable food production," pungkasnya.