Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Tata Cara Pembuatan SKCK Gratis, Catat Prosedur dan Syaratnya

Biaya pembuatan SKCK kini bisa gratis dengan pertimbangan tertentu. Persyaratan membuat SKCK secara gratis tergantung pada pertimbangan tertentu tersebut.

Artikel ini akan memberikan ulasan mengenai syarat dan tata cara membuat SKCK gratis, dikutip dari peraturan yang berlaku, pada Sabtu (5/11/2022).

Aturan tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 Persen atas Jenis PNBP dengan Pertimbangan Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ragam diskon tarif pembuatan SKCK

Dalam Pasal 2 regulasi tersebut, dijelaskan bahwa jenis PNBP di lingkungan Polri dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen.

Jenis PNBP di lingkungan Polri tersebut merupakan jenis PNBP pada layanan penerbitan dan perpanjangan SKCK.

Tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen sebagaimana dimaksud dapat diberikan apabila memenuhi klasifikasi pertimbangan tertentu.

Dengan begitu, apakah pembuatan SKCK gratis? Jawabannya adalah ya, namun khusus pada pembuatan atau perpanjangan SKCK dengan klasifikasi pertimbangan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan, klasifikasi pertimbangan tertentu yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen meliputi penerbitan dan perpanjangan SKCK untuk:

  1. masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar;
  2. masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
  3. masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial;
  4. masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan;
  5. masyarakat untuk keperluan kenegaraan;
  6. mahasiswa/pelajar; dan
  7. masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Meski demikian, tidak semua klasifikasi tersebut bisa mendapatkan pengenaan tarif pembuatan atau perpanjangan SKCK secara gratis.

Masing-masing klasifikasi tersebut memiliki ketentuan berbeda mengenai pembuatan SKCK gratis atau bayar. Ada yang bisa gratis sepenuhnya, ada pula yang harus membayar separuh atau 50 persen.

Perlu diketahui, biaya pembuatan SKCK secara penuh atau tarif 100 persen yang berlaku adalah Rp 30.000 per penerbitan.

Lebih lanjut, Pasal 4 aturan tersebut memandatkan, pengenaan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen dengan klasifikasi pertimbangan tertentu dilakukan sesuai besaran tarif sebagai berikut:

  1. tarif sebesar Rp 0 atau 0 persen dikenakan kepada masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar;
  2. tarif sebesar Rp 0 atau 0 persen dikenakan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
  3. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial;
  4. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan;
  5. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kenegaraan;
  6. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada mahasiswa/pelajar; dan
  7. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Itulah ketentuan mengenai besaran biaya pembuatan SKCK yang bisa digratiskan atau mendapat diskon tergantung pada masing-masing klasifikasi.

Persyaratan membuat SKCK gratis

Biaya SKCK gratis bagi masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar bisa didapat dengan syatat melampirkan bukti pernyataan status keadaan darurat bencana alam untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Adapun pembuatan SKCK gratis bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, syaratnya melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa.

Kemudian, tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial berlaku dengan syarat melampirkan surat keterangan keperluan untuk kegiatan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinas Sosial.

Lalu persyaratan untuk memperoleh tarif tarif sebesar Rp 15.000 untuk keperluan kegiatan keagamaan yakni melampirkan surat keterangan keperluan kegiatan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat provinsi, atau Kantor Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan persyaratan untuk memperoleh tarif diskon 50 persen untuk kegiatan kenegaraan, yakni melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Bagi pelajar atau mahasiswa, persyaratan untuk memperoleh diskon tarif pembuatan SKCK adalah melampirkan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Terakhir, persyaratan untuk memperoleh diskon tarif pembuatan SKCK bagi UMKM adalah sebagai berikut:

  1. surat izin usaha mikro, kecil dan menengah; atau
  2. surat keterangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari instansi atau dinas terkait.

Tata cara membuat SKCK gratis dilakukan melalui pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan SKCK.

https://money.kompas.com/read/2022/11/05/100044326/tata-cara-pembuatan-skck-gratis-catat-prosedur-dan-syaratnya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pejabat Rangkap Jabatan di Perusahaan Jalan Tol, Kepala BPJT: Sudah Diselesaikan

5 Pejabat Rangkap Jabatan di Perusahaan Jalan Tol, Kepala BPJT: Sudah Diselesaikan

Whats New
Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 80 Miliar, Mendag: Hulunya Kita Berantas

Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 80 Miliar, Mendag: Hulunya Kita Berantas

Whats New
THR Karyawan Swasta: Jadwal Pencairan dan Ketentuannya

THR Karyawan Swasta: Jadwal Pencairan dan Ketentuannya

Whats New
Soroti Kolapsnya Silicon Valley Bank, Ketua OJK: Kita Harus Lebih Waspada

Soroti Kolapsnya Silicon Valley Bank, Ketua OJK: Kita Harus Lebih Waspada

Whats New
Antisipasi Barang Ilegal, Menkop UKM Usul Ada Pelabuhan Khusus Pakaian Impor

Antisipasi Barang Ilegal, Menkop UKM Usul Ada Pelabuhan Khusus Pakaian Impor

Whats New
Dongkrak Kinerja Industri Tekstil, Kemenperin Beri Restrukturisasi Mesin

Dongkrak Kinerja Industri Tekstil, Kemenperin Beri Restrukturisasi Mesin

Rilis
Konsumsi Kuartal II-2023 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5 Persen, Apa Sebabnya?

Konsumsi Kuartal II-2023 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Kepala Bappenas: Sudah 30 Tahun Indonesia Masih Terjebak jadi Negara Berpenghasilan Menengah

Kepala Bappenas: Sudah 30 Tahun Indonesia Masih Terjebak jadi Negara Berpenghasilan Menengah

Rilis
Mobile Banking Neo Commerce Tambah Fitur Remitansi

Mobile Banking Neo Commerce Tambah Fitur Remitansi

Spend Smart
Menkop UKM: Pakaian Impor dan Bekas Ilegal Kuasai 31 Persen Pangsa Pasar Pakaian

Menkop UKM: Pakaian Impor dan Bekas Ilegal Kuasai 31 Persen Pangsa Pasar Pakaian

Whats New
BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di Kawasan ASEAN

BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di Kawasan ASEAN

Whats New
BI Siapkan Rp 1,9 Triliun Uang Baru Jelang Lebaran di Kepri

BI Siapkan Rp 1,9 Triliun Uang Baru Jelang Lebaran di Kepri

Whats New
Beban BPJS Kesehatan untuk Penyakit akibat Polusi Udara Terus Meningkat

Beban BPJS Kesehatan untuk Penyakit akibat Polusi Udara Terus Meningkat

Whats New
Cara Bayar Tagihan Listrik via Shopee, Tokopedia, dan PLN Mobile

Cara Bayar Tagihan Listrik via Shopee, Tokopedia, dan PLN Mobile

Spend Smart
Proyek MRT, Terowongan Stasiun Bundaran HI-Thamrin-Monas Sudah Terhubung

Proyek MRT, Terowongan Stasiun Bundaran HI-Thamrin-Monas Sudah Terhubung

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+