Naiknya Harga Beras hingga Pilihan Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - "Yah harus naikinlah Rp 1.000 per liter kayak beras merek Jambu yang biasanya Rp 9.000 per liter saya jual Rp 10.000, terus kalau merek Wayang juga sama yang sebelumnya Rp 10.000 saya naikin Rp 11.000 per liter," ujar Nur, salah satu warung eceren yang menjual beras di Kemanggisan Palmerah, Rabu (7/12/2022), menanggapi naiknya harga beras belakangan ini.

Nur mengatakan, dirinya mau tak mau harus menaikkan harga beras lantaran beras yang ia beli dari distributor beras juga naik yang biasanya Rp 420.000 untuk beras isi 50 kilogram menjadi Rp 430.000.

Kenaikan ini pun kata Nur sudah berangsur lebih dari 3 mingguan.

Sementara untuk stok beras di pasaran diakui Nur tidak begitu sulit didapatkan.

"Ada kok, enggak susah nyarinya. Enggak kayak minyak goreng kemarin," imbuhnya.

Penyebab Naiknya Harga Beras

Kenaikan harga beras ini pun diamini oleh Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso. Sutarto mengakui bahwa kenaikan harga beras selalu terjadi setiap tahunnya.

"Memang harga beras setiap tahunnya itu selalu berfluktuasi. Salah satunya karena harga gabah mengalami penurunan pada saat setelah panen raya. Kemudian menjelang akhir tahun naik kembali," ucap Sutarto dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Berdasarkan survei internal Perpadi, faktor penyebab naiknya harga beras yang pertama adalah menurunnya suplai atau produksi beras.

Sutarto mengatakan, turunnya suplai beras telah terjadi sejak Agustus 2022, yang dipengaruhi musim panen.

Lalu faktor kedua adalah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dia menjelaskan, lantaran BPNT dibuka untuk pasar bebas, atau pemasok produk-produknya tak hanya satu pintu dari Perum Bulog, menyebabkan pembelian beras beserta volume penyerapannya tak beraturan.

"Pada bulan Agustus tiba-tiba ada 2 kali penyaluran BPNT, dan BPNT tidak dilakukan 1 pintu, sehingga terjadi perebutan," kata dia.

Namun menurut Sutarto, kebijakan fleksibilitas harga justru membuat para pengusaha penggilingan dan pengusaha beras skala besar, ikut menaikkan harga.

Kemudian faktor ketiga adalah melonjaknya harga beras juga terdampak dari adanya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara faktor keempat, pemerintah telah memberikan kebijakan fleksibilitas terkait harga acuan dalam pembelian beras dan gabah kering, agar Perum Bulog segera meningkatkan daya serapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prestyo Adi mengakui, pihaknya kesulitan untuk menyerap beras sebanyak 1 - 1,2 juta ton dalam memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal tersebut lantaran meningkatnya harga gabah di lapangan atau di tingkat petani.

"Saya dengan Pak Buwas (Dirut Bulog) dan teman-teman di BUMN pangan sepakat bahwa apabila kita menyerap harusnya memang di semester pertama. Jadi kalau hari ini kami menyerap minta diserap sekitar 1,2 juta ton memang sulit. Itu poinnya," kata Arief dalam rapat kerja bersama komisi IV DPR, Rabu (23/11/2022).

Dia menuturkan, saat ini untuk mencari gabah di lapangan dengan harga Rp 4.200 per kilogram sangat sulit. Sementara berdasarkan laporan harga gabah berada di atas Rp 5.000 per kilogram hingga Rp 5.500 per kilogram.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan untuk rata-rata Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani sudah mencapai Rp 5.891 per kilogram atau naik 17,44 persen. Sedangkan di tingkat penggilingan Rp 6.006 per kilogram atau naik 17,22 persen.

"Kemudian tentunya ini rebutan gabah juga di market ya. Dan kalau kita lihat memang kondisinya grafiknya seperti ini jadi saya tidak menyampaikan benar salah tapi kondisinya seperti ini," jelasnya.

Arief khawatir apabila Bapanas dan Perum Bulog tidak bisa menyerap sampai dengan 1,2 juta ton maka cadangan beras pemerintah ada di Bulog akan menipis.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan, sejak Maret sampai Juni 2022 perum Bulog masih bisa melakukan penyerapan tertinggi mencapai 912.000 ton. Penyerapan itu terjadi lantaran harga di lapangan masih sesuai dengan ketentuan yakni Rp 8.300 per kilogram untuk beras medium.

Kemudian pada pertengahan Juli ada peningkatan harga. Sehingga Bulog tidak lagi bisa menyerap dengan harga Rp 8.300 per kilogram.

Oleh sebab itu pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) memutuskan untuk memberikan fleksibilitas harga sampai Desember membeli beras dengan harga Rp 8.800 untuk CBP.

"Dalam perjalanannya kita dari target yang kita tentukan itu kita hanya bisa menyerap 44.000 ton jadi sangat jauh dari yang kita prediksi kita bisa menyerap 500.000 ton pada saat itu," ujarnya dalam kesempatan sama.

Rendahnya penyerapan saat itu, membuat pemerintah memutuskan untuk mencabut kembali harga fleksibilitas dan mengizinkan Bulog untuk membeli dengan harga komersil.

Di mana harga komersial mengikuti harga pasar yakni sekitar Rp 8.850 sampai Rp 10.200 per kilogram.

"Pada saat itu jadinya 1 juta ton untuk bisa dibeli oleh Bulog dengan harga komersil. Jadi bukan untuk harga CBP tapi harga komersil Rp10.200 dan kita melakukan itu. Sampai hari ini melakukan itu membeli yang harga Rp10.200 ini kita beli sekarang. Tetapi bukannya kita tidak mau tetapi jumlahnya memang tidak tercapai tidak ada barangnya," katanya.

Buwas menceritakan, bahkan pada saat Rakortas terakhir pada 8 November 2022, ada yang menjanjikan (Kementan) akan menyetor beras dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu sebanyak 500.000 ton kepada Bulog.

"Namun, sampai hari ini janji tersebut tidak juga ditunaikan bersangkutan," kata Buwas.

Bulog pun mendapatkan tugas untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022.

Hanya saja, berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok yang tersedia menipis.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, dirinya akan melakukan berbagai cara untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia termasuk salah satunya adalah importasi.

"Ini sudah menjadi tugas saya, Perum Bulog mendapatkan tugas untuk menjaga ketahanan pangan. Apapun saya lakukan untuk menjaga ketahanan pangan kita," ujarnya dalam diskusi media, Kamis (24/11/2022).

Kemendag Resmi Teken Perizinan Impor Beras 500.000 Ton

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya sudah menandatangani perizinan impor beras sebesar 500.000 ton.

Zulhas sapaannya menjelaskan, sebenarnya dirinya sempat menolak sebanyak 2 kali rencana impor beras tersebut. Namun, lantaran jumlah pasokan di Perum Bulog menipis, mau tak mau dia mengizinkan importasi dilakukan.

Hal tersebut pun, kata dia, menyusul dengan adanya persetujuan lewat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

"Impor beras itu menurut data dari Kementan stok beras kita stoknya 7 juta oleh karena itu rapat 2 kali saya menolak impor beras karena datanya surplus. Kemudian kita Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kalau begitu mana berasnya agar bisa dibeli dan stok Bulog bisa bertambah karena stok Bulog tinggal sedikit lagi karna stok itu harus 1,2 juta ton, saya diminta untuk mendampingi Mentan untuk membeli beras itu 6 kali kerja, tapi belum dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

"Ditambah 6 hari kerja belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis akhirnya Ratas memutuskan karena badan pangan ini sekarang ada Bapanas, dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri Pak Presiden maka diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tapi harus membeli di luar negeri. Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri ada berasnya, tapi kalo enggak ada ya enggak mungkin, maka kita harus impor," sambung dia.

Dengan adanya penandatangan izin untuk impor beras, lanjut Zulhas, Bulog diperintahkan untuk segera mengimpor beras kapanpun.

Sementara terkait asal negara mana saja yang menjadi sumber impor beras, Zulhas masih belum bisa membeberkan. Pun dengan besaran harga yang nantinya akan dijual ke konsumen.

"Saya kurang tahu, saya bukan yang impor saya hanya kasih izin saja yang saya tahu yang diperlukan Bulog dan Bapanas. Pelaksanaannya terserah Bulog. (Kalau) stok Bulognya sudah banyak nanti kita rapatkan lagi," pungkas Zulhas.