Pelanggaran dalam Penangkapan Ikan Terukur, KKP Bakal Denda sampai Cabut Izin Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mulai menerapkan penangkapan ikan terukur (PIT) pada tahun ini.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di tahun 2023, pemerintah akan mengenakan sanksi administratif sebagai salah satu instrumen demi menurunkan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, pada 2023 ini, pihaknya tidak segan menindak tegas pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Hal tersebut berupa pengenaan sanksi administratif lanjutan, yaitu berupa paksaan pemerintah, denda administratif sampai dengan pembekuan dan pencabutan izin.

Pengenaan sanksi pidana akan menjadi upaya terakhir (ultimum remidium), karena penegakan hukum saat ini yang lebih mengutamakan pada perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

"Diharapkan tidak ada lagi pelanggaran, karena ketepatan data dan kepatuhan pelaku usaha merupakan kunci kesuksesan PIT," kata dia dalam siaran pers, dikutip Rabu (11/1/2023).

Sebelumnya KKP telah memberitakan, pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, terdapat masa sosialisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai bentuk pembinaan terhadap para pelaku usaha kapal perikanan.

Lebih lanjut, Adin mengungkapkan, pihaknya tidak hanya akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga tetap bersama nelayan dan akan membantu pelaku usaha yang menyatakan siap untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaku usaha dan KKP adalah satu tim yang seharusnya bersama-sama mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tambah Adin.

Menjelang implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), KKP akan tegas memantau dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan melalui sistem Monitoring, Control and Surveillance (MCS).

"Kepatuhan pelaku usaha sangat penting dalam keberhasilan program PIT. Oleh karena itu akan kami kawal dan tingkatkan terus melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)," tegas Adin.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebagai bagian dari MCS yang dimiliki KKP berperan untuk memantau kepatuhan zona penangkapan ikan, pendaratan hasil tangkapan, alat tangkap serta waktu penangkapan ikan yang dilakukan setiap kapal perikanan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

“Tentunya selain memahami ketentuan terkait SPKP, pelaku usaha juga diharapkan memahami seluruh aspek legalitas dan regulasi lainnya yang terkait," pungkas Adin.