Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Alasan Pemerintah Belum Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih belum bisa menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

Sebab, meski harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) turun, kondisi nilai tukar dan juga volume konsumsi BBM diperkirakan akan meleset dari perkiraan awal.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ICP secara ­year to date (YtD) berada di level 79,35 dollar AS per barel, jauh di bawah asumsi makro tahun ini yang sebesar 90 dollar AS per barel.

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 15.109 YtD, terapresiasi 5,44 persen dibandingkan nilai tukar awal tahun 2023.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah belum berencana untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.

Hal ini disebabkan oleh harga BBM bersubsidi yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ICP, melainkan juga kondisi kurs rupiah, serta supply dan demand.

“Memang ICP trend menurun, namun nilai tukar akan diperkirakan terdepresiasi dan volume BBM di perkirakan akan berpotensi lebih tinggi,” kata Wahyu kepada Kontan.co.id, Rabu (24/5).

Mencermati kondisi tersebut, maka turunnya ICP tidak serta merta akan menurunkan harga BBM karena masih dipengaruhi faktor lainnya yang saat ini masih volatile.

Wahyu mengatakan, pihaknya masih akan memantau penurunan ICP, apakah memang bisa turun atau hanya bersifat musiman saja.

“Memang dalam perkiraan kami ICP akan lebih rendah 90 dollar AS per barel outlook-nya. Hanya saja ini bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi turunnya harga BBM,” jelasnya.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan, volume konsumsi BBM subsidi akan meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang mulai membaik.

Menurutnya, harga BBM bersubsidi hanya akan turun jika level ICP menurun, volume konsumsi sesuai perkiraan alias tidak meningkat, dan posisi nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi. (Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Belum Bisa Menurunkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Alasannya

https://money.kompas.com/read/2023/05/24/220818626/alasan-pemerintah-belum-bisa-turunkan-harga-bbm-subsidi

Terkini Lainnya

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 DI Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 DI Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Surat Utang Negara adalah Apa?

Surat Utang Negara adalah Apa?

Work Smart
Luhut Minta Kasus Tambak Udang di Karimunjawa Tak Terulang Lagi

Luhut Minta Kasus Tambak Udang di Karimunjawa Tak Terulang Lagi

Whats New
Kemenhub Bebas Tugaskan Sementara Kepala Kantor OBU Wilayah X Merauke yang Diduga KDRT

Kemenhub Bebas Tugaskan Sementara Kepala Kantor OBU Wilayah X Merauke yang Diduga KDRT

Whats New
Demi Tingkatkan Kinerja, Bakrie & Brothers Berencana Lakukan Kuasi Reorganisasi

Demi Tingkatkan Kinerja, Bakrie & Brothers Berencana Lakukan Kuasi Reorganisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke