BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, pemenuhan rangkaian kereta rel listik (KRL) dalam negeri dilakukan dengan 3 tahap.

Ia mengatakan, tahap pertama, melakukan impor KRL sebanyak 12 rangkaian pada tahun ini. Namun, hal tersebut masih menunggu izin dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan.

"Terkait PT INKA memang ada 3 tahap, kita pertama akan impor KRL bekas 12 trainset/rangkaian, kami ajukan ke Menkomarves," kata Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Tiko mengatakan, pemenuhan rangkaian KRL dalam negeri lainnya dilakukan dengan rekondisi KRL yang sudah ada.

Kemudian, pada 2024, PT INKA dengan modal PMN Rp 3 triliun dapat melakukan produksi kereta secara penuh.

"Jadi PMN PT INKA akan digunakan untuk barang modal yang akan digunakan sebagai produksi kereta listrik di 2025, di fasilitas Banyuwangi yang saat itu PMN hanya untuk bangunan dan belum equipment-nya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, usulan tambahan modal tersebut sudah dibahas dalam rapat bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ia mengatakan, rangkaian kereta api khususnya KRL perlu ditambah mengingat pertumbungan penumpang pasca pandemi Covid-19 jauh lebih tinggi daripada perhitungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Di PT INKA sendiri setelah saya periksa, memang untuk mengikuti supply daripada kebutuhan kereta api, memang salah satunya melakukan impor, namun harus diiringi produksinya sendiri, maka kita lihat inilah kenapa EBITDA INKA negatif," kata Erick.

Erick mengatakan, jika produksi PT INKA tak mencukupi kebutuhan, impor KRL dapat dilakukan secara terbatas.

Selain itu, terkait impor KRL bekas, ia berharap PT INKA dan KAI dapat duduk bersama untuk menyesuaikan data.

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin yang kita minta karena itu hanya menutupi GAP 6-7 bulan ini," ucap dia.