Targetkan Penurunan GRK, Pemerintah Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

KOMPAS.com – Pencapaian target pembangunan berkelanjutan merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan iklim global yang saat ini terus menjadi prioritas utama pemerintah. Penerapan ekonomi hijau merupakan salah satu langkah yang diambil.

Komitmen dalam menerapkan ekonomi hijau dilakukan dengan mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC).

Dalam NDC terbaru, Indonesia meningkatkan upaya penurunan GRK dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89 persen dari 29 persen dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20 persen dari 41 persen.

“Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global,” ungkap Susiwijono dikutip dari keterangan persnya, Selasa (6/6/2023).

Hal tersebut disampaikan Susiwijono saat menghadiri International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Selasa.

“Selain itu, kami juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau,” jelasnya.

Untuk memperkuat komitmen penurunan GRK, pemerintah turut menggandeng sektor swasta serta mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund.

Kemudian, pemerintah juga menetapkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan.

"Pemerintah juga berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat (AS)," tutur Susiwijono.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan.

Insentif yang dilakukan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

Di samping berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menjadikan strategi pengelolaan fiskal yang optimal sebagai fokus untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Susiwijono menuturkan, lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan ekonomi bersih yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Dia menyebutkan, alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi.

“Untuk itu, kami harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” paparnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repbulik Indonesia (RI), Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, serta Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste.

Hadir pula Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Nasional Kemenko Perekonomian serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK RI.