ILC ke-111 Resmi Ditutup, Menaker Soroti 3 Hal Ini

KOMPAS.com - Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 resmi ditutup. Sejumlah rekomendasi serta resolusi telah dirumuskan dalam konferensi ini.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan meliputi adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, pelindungan tenaga kerja serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran International Labour Organization (ILO) 2024-2025.

Rekomendasi tersebut diharapkan berdampak positif bagi Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan. Utamanya, untuk memajukan keadilan sosial.

Dalam sidang pleno ILC ke-111 itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja.

Pertama, memastikan ketersediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat.

Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja. Ketiga, meningkatkan kualitas serta kondisi kerja melalui pelindungan bagi pekerja dalam mendukung transisi yang berkeadilan akibat perubahan iklim.

Pada kesempatan itu, Menaker juga menekankan urgensi akses pekerja terhadap pelindungan sosial yang komprehensif melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan serta kerja sama internasional yang lebih luas.

"Keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar Negara Indonesia yang dirancang para pendahulu kami untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial ini untuk dilaksanakan secara komprehensif dan tanpa meninggalkan siapa pun," ujar Ida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (18/6/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ida mengajak menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN untuk melakukan breakfast meeting.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) ILO Gilbert Huongbo turut hadir dalam pertemuan itu.

Ida pun mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendorong peningkatan daya saing kawasan ASEAN terhadap ekonomi global.

Selain pertemuan dengan menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN, Menaker juga menjamu seluruh delegasi tripartit dalam ILC ke-111.

Kebersamaan dalam berbagai event ILC ini diharapkan menciptakan saling pengertian antara pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha terjaga dengan baik.

"Saya berharap, seluruh pihak dapat menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Tak hanya sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, momen ILC juga membawa spirit kebersamaan guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif," kata Ida.

Merespons perumusan ILC, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, Indonesia juga mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite Recurrent Discussion mengenai pelindungan tenaga kerja.

"Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk pelindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi," kata Haiyani.

Pada kesempatan sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menambahkan, Indonesia mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite General Discussion mengenai transisi yang adil.

Pihaknya menekankan bahwa diperlukan dukungan transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak.

“Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan serta referensi sentral guna pembuatan kebijakan," kata Indah.

Selain itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat lewat inovasi dalam bidang pemagangan.

Sebagai negara anggota ILO sejak 1950, Budi juga menekankan bahwa Indonesia akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi baru ILO terkait standar pemagangan berkualitas.

"Kami memiliki semangat yang sama untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang dari segala usia untuk memiliki, meningkatkan, dan memperbarui keterampilan secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja yang terus berubah dengan cepat," kata Budi.

Dalam adopsi rekomendasi baru mengenai pemagangan, lanjut Budi, diberikan definisi yang jelas tentang pemagangan dan ditentukan standar internasional pelaksanaan untuk pemagangan berkualitas.

“Hal itu termasuk hak-hak dan pelindungan bagi peserta magang," kata Budi.

Gandeng ILO

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dalam memperkuat penerapan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Penerapan Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama.

Adapun pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi 98. Hal ini sejalan dengan prioritas serta kebijakan nasional Indonesia.

Sebagai negara demokrasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar, lanjut Anwar, pemerintah Indonesia terbuka dengan dukungan dari ILO untuk memperkuat penerapan Konvensi 98 di Indonesia.

"Kami berharap, kerja sama yang terjalin bersama ILO dapat meningkatkan keselarasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98," kata Anwar.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia Febrian A Ruddyard mengatakan, konferensi tersebut mengadopsi program dan anggaran ILO tahun 2024-2025.

Pihaknya juga menekankan komitmen penuh Indonesia untuk mendukung kinerja ILO dan mengajak seluruh anggota ILO terlibat dalam kerja sama yang konstruktif dan saling percaya.

“Kami mendorong ILO untuk mendengarkan serta mengakomodasi kekhawatiran seluruh anggota secara seimbang dan adil berdasarkan konsensus internasional," kata Febrian.

Pada kesempatan tersebut, Anwar sebagi ketua delegasi Indonesia dalam ILC ke-111 mengapresiasi kolaborasi aktif seluruh delegasi dari unsur pekerja (SP/SB), pengusaha (Apindo dan Kadin), dan kementerian/lembaga terkait.

Pihaknya juga mengapresiasi partisipasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa sejak persiapan ILC di Jakarta hingga persidangan ILC di Jenewa.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi Indonesia yang telah menjalin kemitraan tripartit harmonis pada forum ILC ini dan sepakat untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan ke depan," kata Anwar.