Produk Tayang di E-Katalog Capai Target, LKPP Kini Kejar Nilai Transaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebutkan, hingga minggu ketiga Juni 2023, jumlah produk yang tayang dalam katalog elektronik (e-katalog) mencapai 5.034.134 produk.

Capaian tersebut memenuhi target jumlah tayang produk di katalog elektronik yang ditetapkan sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Hal tersebut dia kemukakan saat memberikan arahan dalam giat Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik), di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp 89 triliun. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin target yang ada dapat kita capai di akhir tahun," ujarnya dikutip dari siaran pers LKPP.

Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa proses realisasi belanja pada 2023 telah mencapai pengadaan 29 persen atau sekitar Rp 309 triliun, dimana belanja produk dalam negerinya telah mencapai 88 persen.

Selain itu, Hendrar menambahkan, dalam RUU PBJ Publik yang naskahnya telah rampung disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) akan mendorong pengadaan yang pro usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri dan digitalisasi pengadaan.

Upaya-upaya dorongan tersebut dia yakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju. Dengan disahkannya RUU PBJ Publik, target terkait pengadaan barang/jasa yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo akan dapat dicapai.

"Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini berjalan dengan baik, dan undang-undang pengadaan barang/jasa publik ini bisa segera disahkan oleh DPR RI," ujar mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.

Sebelumnya, LKPP menargetkan transaksi Rp 500 triliun di e-katalog pada 2023 dengan 5 juta produk. Dengan target itu Hendrar optimis, marketplace milik pemerintah ini berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," kata dia melalui keterangan resmi, Rabu (5/4/2023).