[POPULER MONEY] Freeport Diminta Bangun Smelter di Papua | Rekam Jejak CEO GoTo Patrick Walujo

1. RI Diminta Hapus Larangan Ekspor Nikel, Bahlil: IMF Urus Saja Negara Bermasalah

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyarankan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mengurusi negara-negara bermasalah saja, ketimbang memberikan rekomendasi terkait hilirisasi ke Indonesia.

Hal ini merespons rekomendasi IMF yang meminta Indonesia meninjau kembali kebijakan hilirisasi, dan mempertimbangkan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020.

Pernyataan IMF tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Selengkapnya baca di sini

2. Bahlil: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Jangan Kita Ditipu-tipu Terus...

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Papua.

Hal ini sebagai salah satu syarat perpanjangan izin operasi Freeport setelah 2041.

"Dengan perpanjangan, untuk smelter itu satu harus ada di Papua. Ini menyangkut kedaulatan dan harga diri Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Kendati demikian, saat ini belum ada penetapan lokasi terkait pembangunan smelter di Papua. Bahlil bilang masih perlu dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk menetapkan lokasi yang tepat.

"Soal tempatnya di mana, nanti lihat FS-nya, ini kan belum, boleh nanti di Timika atau di Fakfak, boleh di mana saja. Tapi untuk saat ini belum diputuskan di mana," kata dia.

Selengkapnya baca di sini

3. Freeport Diminta Bangun Smelter di Papua, Bahlil: Jangan Kita Ditipu-tipu Terus

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mewajibkan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat di Papua.

Menurut Bahlil, hal tersebut merupakan salah satu syarat dari pemerintah untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Diketahui sebelumnya, syarat lainnya adalah memberikan 10 persen saham PTFI kepada perusahaan milik negara melalui induk holding BUMN tambang, Mind ID.

"Kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Sabtu (1/7/2023).

Selengkapnya baca di sini

4. Rekam Jejak Patrick Walujo, Menantu Konglomerat yang Jadi CEO GoTo

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (30/6/2023). Adapun agaenda RUPST tersebut menyetujui perombakan jajaran direksi dan komisaris.

RUPS menerima pengunduran diri Andre Soelistyo dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, dan menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan. Kemudian, RUPS juga menyetujui pengalihan tugas dan wewenang Garibaldi Thohir yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, RUPS menerima pengalihan tugas dan wewenang Agus D. W. Martowardojo yang semula sebagai Komisaris Perseroan menjadi Komisaris Utama Perseroan.

RUPS juga menyetujui pengunduran diri Patrick Walujo selaku Komisaris Perseroan dan kemudian diangkat sebagai Direktur Utama.

Selengkapnya baca di sini

5. Mulai Hari Ini, Beli Tiket MRT Tidak Bisa Lagi Gunakan Gopay, OVO, DANA, dan LinkAja

Mulai hari ini, metode pembayaran tiket MRT Jakarta tidak bisa lagi menggunakan dompet digital (e-wallet) Gopay, OVO, DANA, dan LinkAja.

Hal tersebut seiring dengan berakhirnya kontrak kerja sama PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan penyedia keempat dompet digital tersebut.

"Saat ini (per 1 Juli 2023) pembelian tiket MRT Jakarta melalui aplikasi e-wallet seperti Gopay, OVO, LinkAja, dan DANA sudah tidak dapat dilakukan dikarenakan telah selesainya kontrak kerja sama dengan para mitra e-wallet tersebut," ujar Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo saat dikonfirmasi Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, mulai 1 Juli 2023 pemesanan tiket MRT Jakarta hanya bisa dilakukan melalui dompet digital i.saku, AstraPay, dan blu by BCA Digital. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan kartu uang elektronik seperti E-money, Flazz, Brizzi, Tapcash, dan Jakcard.

Selengkapnya baca di sini