Bahlil: Setahu Saya Tidak Ada Capres yang Tak Setuju dengan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus tetap dilanjutkan, siapapun kepala negara yang terpilih pada tahun depan.

Hal ini menjawab isu adanya bakal calon presiden (bacapres) yang tidak setuju dengan proyek pemerintah IKN ini.

"Kalau IKN setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya. Karena siapapun Presiden RI itu sumpahnya itu menjalankan Undang-Undang IKN, itu bukan hanya program Jokowi itu program negara karena sudah ada dalam undang-undang," katanya usai paparan realisasi investasi di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Namun, proyek yang bertujuan memindahkan status ibu kota negara Indonesia ini bisa saja tidak dilanjutkan, dengan mencabut UU IKN.

"Sehingga siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang. Kecuali undang-undangnya dicabut," ujar Bahlil.

Sembari bercanda, Bahlil bertanya ke awak media siapa sosok bakal calon presiden yang berencana tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN tersebut.

Bacapres PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tanggapi soal pertanyaan mengenai pembangunan IKN.

Pertanyaan itu dilontarkan saat pelaksanaan Rakernas XVI Apeksi yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023)

Dari versi Anies, dirinya merasa heran karena sering ditanyakan soal IKN ketimbang hal lainnya, seperti pangan dan BBM subsidi.

"Kok saya tidak ditanyain dengan pangan murah, bagaimana subsidi BBM, itu kok tidak pernah ditanyakan, kok IKN selalu ditanyakan?" tanyanya.

Sementara Ganjar Pranowo justru menjawab bahwa pembangunan IKN bukan hanya membangun gedung. Baginya IKN merupakan masa depan Indonesia.

"Karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," kata Ganjar.