Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Golden Visa, Paling Tinggi Rp 15 juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk layanan golden visa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2023.

PMK yang mengatur PNBP atas kebutuhan mendesak pelayanan golden visa itu mulai berlaku pada 30 Agustus lalu. Ketentuan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023 yang memperpanjang masa tinggal orang asing dengan golden visa, dari semula 5 tahun menjadi 10 tahun.

"Pembayaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan golden visa dapat dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri," bunyi Pasal 2 PMK tersebut, dikutip Jumat (1/9/2023).

Dalam aturan itu diatur, jenis PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan golden visa meliputi penerimaan dari visa, izin keiigrasian, dan PNBP keimigrasian lainnya. Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor ke kas negara.

Adapun daftar lengkap tarif golden visa adalah sebagai berikut:

Visa

A. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan

• Paling lama 5 tahun = Rp 10 juta
• Paling lama 10 tahun = Rp 15 juta

B. Visa tinggal terbatas = Rp 500.000

C. Biaya verifikasi untuk tujuan tertentu

Izin keimigrasian

A. Izin tinggal terbatas

• Masa berlaku paling lama 5 tahun = Rp 7 juta
• Masa berlaku paling lama 10 tahun = Rp 12 juta

B. Izin tinggal tetap

• Berlaku paling lama 5 tahun = Rp 7 juta
• Berlaku paling lama 10 tahun = Rp 12 juta
• Jangka waktu tak terbatas = Rp 15 juta

C. Izin masuk kembali

• Berlaku paling lama 5 tahun = Rp 3,5 juta
• Berlaku paling lama 10 tahun = Rp 5 juta
• Berlaku tidak terbatas = Rp 8 juta

D. Izin meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali = Rp 100.000

PNBP keimigrasian lainnya

A. Pelaporan perubahan status sipil dan status keimigrasian = Rp 500.000.