Menjawab Tantangan Aksesibilitas Melalui Inovasi QRIS Tuntas

Namun, tidak semua wilayah nusantara didiami oleh penduduk Indonesia dengan populasi 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Terhitung tidak lebih dari 11.000 pulau yang telah berpenghuni.

Berangkat dari kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, tentu memiliki konsekuensi terhadap ketimpangan pembangunan sosial-ekonomi pada beberapa wilayah.

Keterbatasan aksesibilitas ditengarai menjadi penyebab minimnya infrastruktur yang tersedia di daerah-daerah tertentu.

Sebagai bagian dari upaya mempersempit kesenjangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai memetakan masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal kedalam kelompok “Masyarakat 3T” terhitung sejak 2010.

Pemetaan dimaksudkan untuk memudahkan Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Selain itu, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai infrastruktur dasar, salah satunya layanan jasa keuangan.

Akselerasi sistem pembayaran nontunai

Selama dua dekade terakhir, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan telah berkembang pesat. Revolusi transaksi pertama kali muncul pada 2007 ketika M-PESA (layanan transfer dana di Afrika) membuat inisiasi pengiriman dana melalui text message.

Setali tiga uang, Alipay merilis pembayaran berbasis QR Code di China yang mampu mengubah kebiasaan transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai pada 2011.

Digitalisasi pembayaran serupa mulai gencar diadopsi negara-negara berkembang lainnya seiring berjalannya waktu demi meningkatkan efisiensi proses dan biaya transaksinya, tak terkecuali di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran Tanah Air, turut melakukan terobosan guna memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code di Indonesia melalui peluncuran Quick Respond Indonesia Standard atau QRIS, yang terhitung efektif berlaku sejak 1 Januari 2020.

Eksistensi QRIS mendapat sambutan hangat di masyarakat seiring maraknya kebutuhan transaksi digital di Indonesia. Terlebih lagi, pandemi covid-19 telah mendisrupsi pola perilaku konsumen dan industri di dalam negeri.

Hal ini tercermin dari data statistik BI yang mencatat jumlah pengguna QRIS di Indonesia berhasil menembus 28,75 juta hingga Desember 2022.

Di lain pihak, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menghitung akumulasi volume transaksi QRIS secara nasional mampu mencapai 1 miliar transaksi pada tahun yang sama atau tumbuh pesat 117,59 persen dibanding 2021 (yoy).

Sementara itu, nilai total transaksi QRIS mencapai Rp 99,98 triliun atau melesat 261,81 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).

Lebih jauh, jumlah pengguna maupun volume dan nilai transaksi QRIS diperkirakan terus meningkat sejalan dengan preferensi masyarakat untuk memanfaatkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal.

Inovasi Fitur QRIS TUNTAS

Segendang Sepenarian, BI senantiasa berinovasi untuk mengakselerasi inklusi ekonomi dan keuangan digital di Tanah Air.

Terkini, BI telah meluncurkan standar nasional bagi fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau “QRIS TUNTAS”, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78.

Standar Nasional QRIS TUNTAS dikembangkan oleh BI bersinergi dengan ASPI dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

Dalam hal implementasi QRIS TUNTAS, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) ditargetkan mengembangkan fitur dimaksud secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023.

Pada praktiknya, penggunaan fitur QRIS TUNTAS terbilang mudah. Bermodalkan aplikasi pembayaran digital, pengguna hanya perlu memindai kode QR yang tertera pada layar gawai, ATM ataupun struk mesin EDC.

Menyangkut biaya transaksi yang dibebankan kepada pengguna cukup terjangkau. Adapun biaya tarik tunai ditetapkan sebesar Rp 6.500 per transaksi untuk transaksi on us (intra-PJP) melalui agen dan transaksi off us (antar-PJP). Sementara biaya transfer uang sama dengan BI-FAST, yakni Rp 2.500 per transaksi.

Lebih lanjut, biaya setor tunai hanya dikenakan sebesar Rp 5.000 per transaksi untuk transaksi on us (intra-PJP) dan transaksi off us (antar-PJP).

Bahkan biaya transfer untuk nominal Rp 100.000 per transaksi, BI sepakat menetapkan biaya lebih terjangkau, yakni sebesar Rp 2.000 per transaksi.

Satu hal yang menarik, fitur QRIS TUNTAS digadang-gadang sebagai game changer pembayaran digital, khususnya bagi masyarakat 3T.

Hal ini terkonfirmasi lewat pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran pers BI yang mewartakan peresmian fitur inovatif tersebut, “QRIS TUNTAS bertujuan mendorong inklusi melalui perluasan akses pembayaran digital kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dengan jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah pelosok atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T)".

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Terdapat tiga katalisator yang berperan penting bagi keberhasilan implementasi fitur transaksi nontunai besutan BI.

Pertama, mayoritas penduduk Indonesia telah menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari sejalan dengan pengenaan tarif internet yang terjangkau.

Pada 2022, Newzoo merilis data pengguna ponsel pintar global, di mana Indonesia menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia dengan jumlah 192,15 Juta pengguna.

Kedua, tren penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet Indonesia sudah menembus angka 77,02 persen pada 2021-2022.

Angka ini terus meningkat jika dibandingkan tingkat penetrasi internet di Tanah Air yang baru mencapai 64,8 persen pada 2018.

Ketiga, hadirnya Agen Laku Pandai selaku layanan branchless banking yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.

OJK mencatat tren yang semakin meningkat di tengah pandemi, di mana jumlah agen telah menembus 1,45 juta pada 2021.

Tentunya, berkat perpaduan ketiga hal tersebut semakin mempermudah implementasi fitur QRIS TUNTAS untuk mengakselerasi aksesibilitas masyarakat 3T terhadap layanan keuangan perbankan mendasar di tengah eksistensi penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan/unbankable sejumlah 91,37 juta hingga penghujung 2021.

Meski demikian, ketersediaan infrastruktur digital yang memadai dalam menunjang tingkat inklusi keuangan di Tanah Air perlu ditopang dengan tingkat literasi keuangan masyarakat 3T yang meningkat pula.

BI rutin menyelenggarakan program “Ekspedisi Rupiah Berdaulat” dalam beberapa tahun terakhir, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat 3T untuk mendapatkan uang layak edar.

Tidak menutupi kemungkinan melalui program ini, BI dapat menggandeng agen PJP di setiap wilayah, baik perbankan maupun fintech pembayaran digital dalam rangka mengedukasi masyarakat 3T seputar produk dan layanan keuangan digital dirangkaikan dengan sosialisasi cara penggunaan fitur QRIS TUNTAS pada platform pembayaran pengguna nantinya.

Harapannya, inovasi fitur QRIS TUNTAS semakin menjawab tantangan aksebilitas masyarakat Nusantara yang menghuni wilayah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) terhadap berbagai produk layanan jasa keuangan yang pada gilirannya ikut mendongkrak pemerataan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.