Usulan Program Bedah Rumah 2024 Lebih Rendah dari 2023, DPR Minta Tambah Alokasinya

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat Komisi V DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Menurut Roberth, usulan BSPS 2024 yang terbaru tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 30 Agustus lalu, dimana Komisi V meminta Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran pada program padat karya tunai tahun 2023 minimal sama dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, pada RDP kali ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mengusulkan target BSPS 2024 sebanyak 55.046 unit dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Usulan ini sedikit naik dari usulan pada rapat kerja kemarin dimana target BSPS 2024 diusulkan 45.872 unit dengan anggaran Rp 1 triliun.

Usulan BSPS 2024 ini cukup jauh selisihnya dibandingkan target BSPS 2023 yang mencapai 150.050 unit dengan alokasi anggaran Rp 3,29 triliun.

"Yang paling penting bahwa program padat karya itu harus kembali ke komitmen kita bersama, minimal sama dengan 2023. Saya lihat bahan (paparan Ditjen) Perumahan itu, bantuan BSPS itu dari 45.000 sekian cuma naik 10.000 menjadi 55.000. Berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Oleh karenanya dia meminta agar Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mengubah usulan target dan alokasi anggaran BSPS 2024 agar minimal sama dengan tahun ini, yaitu 150.050 unit dengan alokasi anggaran Rp 3,29 triliun.

Mengingat anggaran Kementerian PUPR meningkat dari Rp 125,2 triliun di 2023 menjadi Rp 146,98 triliun di 2024 atau meningkat Rp 19,07 miliar.

"Bantuan swadaya rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat. Ketua, saya mohon ini untuk kita semua agar kita beri kesempatan kepada Menteri PUPR untuk menjawab kita dulu," ucapnya.

"Pak Dirjen, dengan sangat mohon maaf saya minta ini kita pending dulu. Kita skors, kita berikan kesempatan karena tidak sesuai dengan rapat kerja lalu," sambungnya.

Menjawab itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto menjelaskan, pengurangan usulan BSPS 2024 lantaran alokasi anggaran untuk tahun depan difokuskan untuk penyelesaian pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Karena ini fokus pemerintah yang perlu kami sampaikan adalah yang paling utama adalah menyelesaikan seluruh PSN yang menjadi kewajiban-kewajiban untuk diselesaikan pada tahun 2024 dan tidak ada project baru," jelas Iwan.

"Meskipun dengan alokasi anggaran yang sudah besar dan bertambah, tetapi memang alokasi kegiatan baru, termasuk padat karya, ini tergerus dengan pemenuhan-pemenuhan itu," lanjutnya menjelaskan.

Iwan juga menyebut, pihaknya tidak bisa dengan mudah mengubah usulan BSPS 2024 tersebut sesuai dengan permintaan Komisi V DPR RI. Pasalnya perubahan ini berarti harus menggeser struktur alokasi anggaran di program lainnya.

"Kalau ekspektasi untuk memenuhi tadi sama dengan yang tahun lalu, kalau dari sisi perumahan dari struktur alokasi anggaran yang ada itu tidak memungkinkan, di kami. Dan konsekuensinya memang harus pergeseran antar program. Karena kalau di kami semuanya sudah terikat," tuturnya.