Menhub Pastikan Sertifikat Izin Operasi Kereta Cepat Terbit Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi secara komersial pada 1 Oktober 2023, sertifikat izin operasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak kunjung terbit.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan sertifikat izin operasi kereta cepat akan diterbitkan sepekan lagi agar moda transportasi ini bisa diresmikan pada awal Oktober sesuai target. Masyarakat juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba gratis kereta cepat.

"Target di awal bulan sudah bisa jalan. Sertifikat izin operasi dari KCJB diharapkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023)

Menhub bilang, saat ini hanya satu stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang belum rampung pembangunannya, yaitu Stasiun Padalarang. Sementara tiga stasiun lainnya sudah selesai dibangun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, dan Stasiun Tegalluar.

Kemudian untuk pembangunan trase sepanjang 142,3 kilometer dari Stasiun Halim-Tegalluar, sudah rampung dibangun.

Adapun trase tersebut terbagi antara lain jembatan sepanjang 82,7 km, tanah timbunan 42,7 km, terowongan 16,8 km dan jalan rel sepanjang 142,3 km.

"Untuk pembangunan trase, semua sudah 100 persen, sementara untuk stasiun, tiga dari empat stasiun sudah rampung," jelasnya.

Sebagai informasi, Menhub telah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (13/9/2023). Uji coba dilakukan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan dilanjutkan dengan menaiki feeder ke Stasiun Bandung.

"Saya sudah empat kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman, pada kecepatan 350 km/jam tadi tidak terasa goncangan sama sekali, baik saat saya duduk maupun saat saya berjalan," ujar Presiden Jokowi.

Presiden berharap, nantinya akan terjadi pergeseran penggunaan alat transportasi, dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi, menjadi transportasi massal seperti kereta cepat. Selain itu, adanya kereta cepat ini diharapkan turut berkontribusi dalam penurunan tingkat kemacetan dan polusi udara.

"Kita harapkan akan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, dan ke Transjakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Kita arahnya ke situ. Karena setiap tahun kita kehilangan lebih dari Rp 100 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung," ucap Presiden.

Presiden menargetkan peresmian kereta cepat dapat dilakukan pada awal bulan Oktober.

Sementara, mengenai tarif, Presiden memastikan tidak ada subsidi untuk penjualan tiket kereta cepat. Presiden menyerahkan penghitungan tarif pada manajemen kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.