Gaji Pegawainya Naik, Anggaran Kemenkeu Bertambah Jadi Rp 48,7 Triliun pada 2024

KOMPAS.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2024 senilai Rp 48,7 triliun setelah adanya tambahan anggaran Rp 355,01 miliar.

Peningkatan pagu anggaran Kementerian Keuangan 2024 ini akibat kebijakan kenaikan gaji delapan persen bagi 78.520 pegawai di Kementerian Keuangan.

"Dengan demikian kita sahkan anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan penyesuaian penambahan gaji," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (15/9/2023).

Pagu anggaran Kementerian Keuangan 2024 yang semula Rp 48,35 triliun atau tepatnya Rp 48.353.424.381.000, di mana tanpa BLU sebesar Rp 38,93 triliun, dan dengan BLU Rp 9,42 triliun, dilakukan penambahan sesuai dengan surat Pimpinan Badan Anggaran No: B/11091/AG.05.02/09/2023 sebesar Rp 355,011 miliar atau tepatnya Rp 355.011.249.000.

"Dengan demikian, dengan adanya tambahan Rp 355.011.249.000, maka pagu dari Kementerian Keuangan menjadi Rp 48.708.435.630.000 di mana pagu Kementerian Keuangan tanpa BLU adalah Rp 39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp 9,42 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani.

Pagu Kementerian Keuangan tahun 2024 sebesar Rp 48,7 triliun tersebut terdiri dari tiga fungsi yaitu untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp 45,03 triliun, fungsi ekonomi Rp 232,54 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,43 triliun.

Tambahan Rp 355,01 miliar sebagai dampak kebijakan kenaikan gaji delapan persen di tahun anggaran 2024 adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Lalu penerimaan dan belanja negara, serta perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan pada program dukungan manajemen.

"Posnya adalah diletakkan di dalam dukungan manajemen karena pembayaran gaji seluruh jajaran Kementerian Keuangan seluruh unit Eselon 1 disentralisir dalam pos dukungan manajemen Rp 355.011.249.000 sehingga pos dukungan manajemen naik dari Rp 45.490.696.494.000 menjadi Rp45.828.302.096.000," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri menjadi salah satu agenda dalam RAPBN 2024, yakni dengan kenaikan sebesar 8 persen untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri dan 12 persen untuk pensiunan.

Presiden Joko Widodo, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023), menuturkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat.

Melalui reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.