OJK Minta Masyarakat Berhati-hati terhadap Pinpri

Namun demikian, terkadang masyarakat cenderung lupa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga mau tak mau masuk kedalam belenggu pinpri.

Kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan edukasi dan perlindungan konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan modus baru tersebut, karena pinpri tidak masuk dalam regulasi OJK.

“Pinpri ini kan enggak diatur OJK, jadi kita mengimbau masyarakat untuk hati-hati, karena ini bukan tipe produk yang diawasi OJK,” kata wanita yang akrab disapa Kiki itu, di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Kiki mengungkapkan, saat ini ada banyak aduan masyarakat yang terjerat oleh pinpri. Bukan tanpa alasan, menurut Kiki alasan masyarakat lebih memilih pinpri adalah proses yang mudah tanpa repot mengisi formulir dan lain sebagainya.

“Kadang masyarakat mau aja gitu, dan mereka enggak mau repot masuk ke entitas formal. Kan kalau di perusahaan jasa keuangan itu, pasti ditanya KTP-nya, ngisi formulir, dan sebagainya, ya memang repot. Tapi kan lebih aman,” ujar dia.

Kiki menekankan, pada dasarnya semua produk dan jasa keuangan sangat bagus dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun, terkadang gaya hidup FOMO (Fear Of Missing Out), dan YOLO (You Only Live Once) membuat seseorang tidak berpikir panjang, dan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan.

“Semua produk dan jasa keuangan bagus kalau pemanfaatannya benar. Karena produk jasa keuangan itu ada untuk memudahkan dan mensejahterakan kita,” ujar Kiki.

“Kalau sampai produk jasa keuangan tidak benar pemakaiananya, misalnya terjerat pinjol, terkena SLIK Check karena PayLater, berarti belum bijaksana dalam menggunakan produk keuangan. Padahal, dengan pinjaman-pinjaman tersebut kita bisa membeli sesuatu yang sifatnya urgent,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, modus pinpri ini biasanya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam.

“Beberapa data pribadi yang diminta misalnya KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, foto profil WhatsApp seluruh penjamin, nametag pekerjaan peminjam, hingga share location peminjam,” kata Hudiyanto.