Tekan Korupsi, Pemerintah Segera Serahkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa semakin memberikan urgensi kepada Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik (RUU PBJ Publik) untuk segera disahkan.

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasinya terhadap progres yang telah dicapai dalam penyusunan RUU PBJ Publik, yang akan segera diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

"Ketika RUU ini nantinya berlaku, kita akan menyaksikan berbagai inovasi yang terus bermunculan, dan yang terutama, efisiensi dan transparansi akan menjadi kenyataan. Saya yakin bahwa praktik korupsi pun akan mengalami penurunan yang signifikan, sebab seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan dilaksanakan melalui platform e-katalog yang menjunjung tinggi transparansi," ujar Luhut keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

Selama periode 2004 hingga 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.351 kasus korupsi. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 277 kasus atau sekitar 20 persen berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Mantan Menko Polhukam ini bilang, upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan RUU ini akan menginduksi perubahan berdampak besar dalam struktur administrasi negara.

Dengan diresmikannya RUU PBJ Publik, negara akan merasakan beragam manfaat signifikan, termasuk peningkatan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan mnengah (UMKM) serta perusahaan besar membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas.

Terpenting, RUU PBJ Publik ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara. Selanjutnya, Luhut berharap bahwa dengan terciptanya efisiensi dan transparansi pelaku UMKM akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka dalam persaingan dengan produk impor.

"Dengan upaya kecil ini, saya berharap akan tercipta dua dampak signifikan yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang transparan akan membuka peluang bagi produsen lokal Indonesia, yang pada gilirannya akan menciptakan kepercayaan dan kebanggaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri," pungkas Luhut.

Sebelumnya, LKPP menargetkan transaksi Rp 500 triliun di e-katalog pada 2023 dengan 5 juta produk. Dengan target itu Kepala LKPP Hendrar Prihadi optimis, marketplace milik pemerintah ini berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," kata dia melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.