Jaring Investasi Hulu Migas, Ini Tawaran dari Pemerintah

Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG), Kamis (21/9/2023), di Nusa Dua, Badung, Bali.

"Peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor, memungkinkan kontraktor mendapatkan bagian yang melebihi 50 persen," ujarnya.

Pemerintah mengatakan ada skema kontrak fleksibel yang berlaku untuk pengaturan cost recovery dan gross split untuk aktivitas konvensional dan non-konvensional.

Selain itu, 10 persen bagian minyak bumi tahap pertama dapat dibagikan dan ada fasilitas perpajakan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.

"Ada insentif, termasuk kredit investasi dan percepatan penyusutan serta akses data yang mudah melalui mekanisme keanggotaan di Migas Data Repository (MDR)," ucap Arifin.

Adapun pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barrel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

"Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dollar AS per tahun,” ujar Dwi.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia minta PT Pertamina (Persero) melepas sumur-sumur minyak dan gas (migas) yang tidak aktif beroperasi atau idle ke investor swasta lokal maupun asing.

"Pertamina konkret aja mana (sumur migas) yang bisa (dikelola), mana yang enggak bisa. Jangan ingin semua tapi produksinya enggak jalan-jalan," ujarnya di Nusa Dua, Rabu (20/9/2023).

Menurut Bahlil , hal itu perlu dilakukan oleh Pertamina agar sumur migas tersebut bisa dioptimalkan sehingga produksi migas bisa meningkat.