"Janji Manis" Bacapres dan Bacawapres yang Berpotensi Bikin APBN Bengkak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) sudah menebar "janji manis" ke masyarakat jelang pelaksanaan Pilpres 2024.

Janji-janji bersifat populis sudah disampaikan oleh bacapres dan bacawapres atau para elit politik yang mengusungnya untuk mengumpulkan dukungan masyarakat.

Salah satu janji manis yang disampaikan oleh bacapres ialah, janji pemberian makan siang dan susu gratis bagi semua murid sekolah, pesantren, anak-anak balita, hingga ibu hamil. Kemudian, terdapat juga janji yang akan menaikkan gaji guru hingga Rp 30 juta.

Terdapat juga janji pemberian subsidi BBM kepada para pengendara motor.

Peneliti sekaligus Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, bukan suatu hal yang baru ketika para elit politik mengumbar janji jelang pelaksanaan Pemilu.

Langkah tersebut masih dilakukan oleh para elit politik untuk menarik simpati masyarakat.

"Makanya saya bilang ada janji ngasih makan anak sekolah gratis dan BBM gratis sebagainya ini cara untuk memikat voters," kata dia ketika ditemui di Jakarta, dikutip Senin (25/9/2023).

Menurutnya, sejumlah janji yang telah disampaikan oleh elit politik tentunya akan membebani APBN apabila diterapkan. Seperti halnya pemberian BBM gratis yang bakal membengkakkan alokasi subsidi energi.

"Dan ini adalah langkah mundur," kata Huda.

Pemerintah dinilai boleh saja meningkatkan anggaran subsidi energi. Namun, langkah itu perlu mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya kondisi perekonomian negara.

Kenaikan anggaran subsidi secara signifikan disebut Huda baru bisa dilakukan ketika negara tengah mengalami krisis. 

"Tapi kalau sekarang ini apakah layak atau enggak, soal subsidi energi?" ujarnya.

Selain pembengkakan anggaran, janji manis yang disampaikan oleh elit politik berpotensi membuat anggaran negara menjadi kontra produktif. Janji manis yang dimaksud Huda ialah terkait pemberian makanan gratis kepada pelajar di sekolah.

Apabila seluruh pelajar diberikan makanan gratis, tanpa ada pengecualian, maka anggaran tersebut dinilai menjadi tidak produktif.

Apalagi pemerintah juga memiliki anggaran bantuan pangan non tunai untuk keluarga penerima manfaat.

"Apakah tepat sasaran atau justru tak tepat sasaran yang akhirnya terjadi akan kontra produktif," tuturnya.

Oleh karenanya, Huda mendorong kepada para elit politik untuk menyampaikan janji yang lebih terukur. Dengan demikian, janji tersebut nantinya dapat direalisasikan apabila bacapres dan bacawapres terpilih.

"Karena publik masih menilai bahwa itu janji semata," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Kuangan Wahyu Utomo mengatakan, memasuki tahun politik menjadi wajar ketika para bacapres dan bacawapres menyampaikan gagasan yang akan diambil.

"Apapun bentuknya harus kita apresiasi," ujar dia, dalam Mini Talkshow Bedah RAPBN 2024, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, berbagai janji manis yang ditebar oleh para elite politik masih bersifat gagasan. Oleh karenanya, gagasan tersebut masih perlu diuji, khususnya dari aspek ekonomi, kebijakan fiskal, hingga kebijakan publik.

Lebih lanjut ia bilang, program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa dalam berbagai bentuk. Selama mengedepankan kepentingan publik dan kemajuan negara, Wahyu menilai, gagasan dari bacapres dan bacawapres perlu diapresiasi.

"Tapi, ada tapinya sebaiknya juga tetap dilihat dari beberapa prespektif tadi," kata dia.

"Feasible enggak secara ekonomi, feasible secara fiskal, feasible secara sosial, dan feasible secara public policy-nya," sambung Wahyu.

Wahyu enggan menanggapi secara spesifik berbagai janji manis yang telah disampaikan para bacapres dan bacawapres. Ia bilang, janji-janji tersebut baru bisa diuji kebenarannya setelah Pilpres 2024 terlaksana.