Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang perumahan menyatakan, masyarakat saat ini semakin kesulitan mengakses pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan dimasukannya tunggakan pinjaman online (pinjol) ke dalam skor kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Wakil Ketua Umum III DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Deddy Indrasetiawan mengatakan, saat ini KPR yang disediakan oleh perbankan masih menjadi sumber utama pembiayaan kepemilikan rumah, dengan porsi mencapai sekitar 80 persen.

"Terkait sumber pembiayaan, memang 80 persen pembiayaan perbankan," ujarnya, dalam Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Perumahan, di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Namun, dengan kehadiran pinjol sejumlah masyarakat justru menjadi kesulitan untuk mengakses KPR. Pasalnya, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan pinjol, dan tidak jarang justru merusak skor kreditnya akibat kelalaian pembayaran utang.

Selain itu juga terdapat praktik kejahatan yang menggunakan data individu untuk mengakses pinjol, sehingga skor kredit korban menjadi rusak.

"Kemudian juga apakah orang yang pernah berdosa, misalnya dia pernah melakukan kesalahan nilaunya Rp 1 juta - Rp 2 juta apakah dia tidak punya hak untuk beli rumah secara KPR," kata dia.

"Ini kan hak warga negara yang harus kita lindungi," sambungnya.

Oleh karenanya, Ia mendorong OJK untuk menyesuaikan kembali ketentuan mengenai dimasukannya histori pinjol ke dalam skor kredit, dengan menghapus histori pinjol di bawah Rp 2 juta.

"Ini jadi kemudahan untuk anak-anak milenial," ujarnya.

Senada dengan Deddy, Kepala Badan Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia Ignejz Kemalawarta meminta OJK untuk meninjau kembali ketentuan terkait histori pinjol dalam skor kredit.

"PInjol tadi kalau saya pribadi pinjol bubarin saja, karena masalah kita sangat rentan dan sangat gampang," ucapnya.

Menanggapi pernyataan pengembang, Direktur Consumer Banking PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Haryanto Budiman justru mengaku tidak setuju dengan permintaan untuk menghapus histori pinjol dari SLIK OJK. Pasalnya, catatan pinjol membantu bank untuk mengetahui kriteria dan histori nasabah.

"Misalnya punya pinjol bukan dari 1 tempat, 3-4 tempat semuanya macet, berisiko enggak menurut anda kalau kita berikan pinjaman? Itu kan berarti berisiko," tuturnya.

Alih-alih menghapus histori pinjol dari SLIK, Haryanto justru meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak ketika menggunakan pinjol agar tidak merusak skor kredit dan mengurangi potensi approval kredit.

"Jadi tolong teman-teman milenial hati-hati, jangan dengan mudahnya minjam dari pinjol, kemudian akhirnya besar pasak dari tiang, tidak bisa membayar. Dan kalau begitu kan nanti masuk ke SLIK," ucapnya.