Kemenhub Bantah RI-China Sudah Deal Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah sudah ada deal atau kesepakatan yang terjalin antara Indonesia dengan pihak China untuk menggarap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Kereta peluru yang dilanjut ke Surabaya sendiri merupakan tahap selanjutnya setelah Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) rampung terbangun. Sejauh ini belum ada kejelasan apakah rencana proyek ini akan kembali didanai utang China dan APBN Indonesia.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, belum dapat memastikan apakah China bakal garap proyek perpanjangan Kereta Cepat Jakarta Bandung hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

"Belum ada omongan itu," ujar Risal singkat dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Kabar sudah ada kesepakatan antara kedua negara itu diungkap oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Indonesia akan menggandeng kembali konsorsium China layaknya KCJB untuk menggarap Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

"Kalau ada penawaran mungkin saya enggak tahu (belum diinfokan)," tukasnya.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Luhut menyebut perjanjian Indonesia dengan China untuk meneruskan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung hingga ke Surabaya sudah berjalan.

Bahkan, kata Luhut, bunga pinjaman yang ditawarkan China pada proyek ini jauh lebih murah dibandingkan bunga yang ditawarkan negara-negara lain.

"Pak Jokowi mau Kereta Cepat Jakarta Surabaya diterusin, tadi saya dengar perjanjian dengan China juga jalan. Malah bunganya jauh lebih murah," ucap Luhut dalam sebuah video yang diunggahnya.

Selain itu, teknologi yang dimiliki China juga sudah dapat dibuktikan bisa mewujudkan Indonesia memiliki kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Kita sudah buktikan dan kita sudah punya pengalaman. Kan ini masalah kunci pertama ini pembebasan tanah yang tidak jelas-jelas itu. Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have a problem anymore," tuturnya.

Menuai kritik

Wacana melanjutkan kereta cepat sampai Surabaya pun sejatinya menuai kritik. Apabila melihat dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang hanya berjarak sekitar 140 kilomerter, biayanya membengkak sampai Rp 110 triliun lebih.

Padahal sebelumnya, pemerintah China dalam proposal penawarannya ke pemerintah Indonesia, memberikan iming-iming biaya yang diperlukan adalah sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan bunga pinjaman 2 persen.

Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya bahkan sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

Untuk menutup biaya yang kelewat besar tersebut, akhirnya pemerintah menyuntik proyek tersebut dengan duit APBN. Namun jumlah kekurangannya masih terlalu besar, sehingga pemerintah menegosiasikan tambahan utang baru ke China.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyebut untuk merealisasikan wacana menyambung Jakarta-Surabaya dengan kereta peluru bakal sangat sulit dilakukan.

Belum lagi, sejauh ini belum pasti bagaimana potensi penumpang KCJB yang nanti berpengaruh pada perkiraan balik modal, mengingat KCJB memiliki kekurangan, yakni jalur kereta tidak berhenti di Kota Bandung yang merupakan kantong penumpang terbesar.

"Jelas berat meneruskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Secara komersial pengembalian modalnya sangat lama, sementara ketika APBN terlibat ruang fiskal sudah sempit," beber Bhima.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan, pengerjaan proyek KCJB juga sangat didominasi perusahaan dan tenaga kerja asal China.

Dominasi China juga sangat tampak dari perusahaan kontraktor penggarap engineering procurement construction (EPC) proyek ini.

Di mana perusahaan BUMN China mendominasi sebesar 70 persen dari total EPC di proyek pembangunan KCJB. Pihak Indonesia kebagian sebesar 30 persen EPC yang digarap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika.

Total ada 6 perusahaan China yang menjadi kontraktor utama antara lain Sinohydro, China Railway International (CRIC), dan China Railway Engineering Corporation (CREC).

Berikutnya CRRC Corporation Limited, China Railway Signal and Communication (CRCR), dan China Railway Design Corporation (CRDC).

"Pertimbangan selain penambahan utang adalah beban impor teknologi, besi baja, dan tenaga kerja akan melemahkan nilai tukar rupiah," ungkap Bhima.

(Penulis: Isna Rifka | Editor: Aprillia Ika)