Kementan Dorong Akses Permodalan Petani untuk Majukan Konsep UMKM Hijau

KOMPAS.com -  Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan konsep usaha mikro kecil menengah (UMKM) hijau. Salah satunya dengan mendorong para pelakunya mengakses permodalan pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, Kementan sangat berkomitmen mendukung pengembangan UMKM sektor pertanian di seluruh Indonesia.

"Kami akan terus memberikan bantuan permodalan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM sektor pertanian agar mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Amran melalui keterangan persnya, Jumat (3/11/2023).

Kementan juga mempermudah akses permodalan UMKM lewat berbagai model, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"KUR ini tidak hanya untuk kegiatan budi daya pertanian saja, tetapi juga sampai ke hilir, seperti pengolahan, penasaran, bahkan modal untuk membeli alat dan mesin pertanian (alsintan)," jelasnya.

Tercatat, pemerintah telah mempersiapkan Rp 100 triliun untuk KUR pertanian. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 59,93 triliun.

Di Indonesia, terdapat setidaknya 65,4 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sebesar 60,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, dan menghimpun 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

UMKM diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi hijau dengan peningkatan investasi di Indonesia.

Kementan melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Direktur Pembiayaan Pertanian Indah Megahwati mengatakan, konsep UMKM hijau dapat terhubung dengan UMKM berbasis pertanian/agribisnis yang mendapatkan bantuan akses pembiayaan melalui KUR pertanian.

"Kementan mendorong agar UMKM dapat berkontribusi di sektor produksi pangan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang sambil menjaga lingkungan," ujar Indah

Lebih lanjut, Direktorat Pembiayaan Pertanian juga memiliki program Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang dapat membantu permodalan UMKM pertanian.

"Baik itu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), lembaga perbankan, lembaga nonperbankan, atau program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)," sebut Indah.

Untuk diketahui, selama 2008-2015, Kementan telah memberikan bantuan permodalan kepada 52.186 gabungan kelompok tani (gapoktan) melalui program Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).

"BLM-PUAP ini adalah langkah awal dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) untuk mendukung pertanian di perdesaan," tambahnya.

Hingga Oktober 2023, telah terbentuk 7.874 unit LKM-A, dengan 935 di antaranya memiliki badan hukum atau status koperasi pertanian.

Salah satu LKM-A yang sukses berkembang adalah LKM-A Ngudi Luhur di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang berdiri 13 tahun lalu dan fokus pada komoditas Salak Nglumut (khas Magelang).

Kini, LKM-A Ngudi Luhur telah memiliki 500 nasabah aktif dengan omzet sebesar Rp 3,3 miliar. Pasarnya pun sudah menembus negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja.