Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,9 Persen, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.572,2 triliun hingga Oktober 2023. Nilai ini masih jauh dari pagu APBN 2023 dan turun dari realisasi Oktober tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi itu baru setara 70 persen dari pagu yang ditetapkan.

Secara lebih rinci, realisasi belanja itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 768,7 triliun (76,8 persen dari target) dan belanja non K/L sebesar Rp 803,6 triliun (64,5 persen dari target).

Jika dilihat secara tahunan (year on year/yoy), realisasi belanja pemerintah pusat turun sebesar 5,9 persen dari Rp 1.671,4 triliun. Penurunan itu utamanya disebabkan oleh belanja non K/L yang terkontraksi 12,4 persen.

"Dari sisi belanja pemerintah APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.572,2 triliun, ini artinya 70 persen dari total pagu anggaran," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, kontraksi realisasi belanja non K/L dipicu oleh pembayaran kompensasi energi yang lebih rendah.

Sebab, harga komoditas minyak dan gas (migas) lebih rendah dari tahun lalu, sehingga uang yang perlu dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina (Persero), selaku penyalur bahan bakar khusus penugasan, menurun.

Tercatat realisasi belanja terkait subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp 232,8 triliun. Nilai ini terdiri dari pembayaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 83,4 triliun, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 97,2 triliun, dan subsidi elpiji 3 kilogram sebesar Rp 52,2 triliun.

"Komponen yang alami penurunan ini terutama karena untuk pembayaran kompensasi energi ke Pertamina itu lebih kecil dari tahun lalu. Jadi karena harga komoditas migas menurun dari tahun lalu," tutur Isa.

"Sehingga pressure juga untuk pertemina maupun PLN untuk likuiditasnya dan sebagainya jauh lebih rendah dari tahun lalu," sambungnya.

Dengan melihat perkembangan belanja pemerintah pusat hingga Oktober lalu, Sri Mulyani bilang, pihaknya akan "menyisir" pagu anggaran yang telah disiapkan. Pasalnya, tahun anggaran 2023 tinggal menyisakan dua bulan.

"Belanja kementerian lembaga dan non K/L akan semakin disisir untuk dilihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN," ucapnya.