Cerita Gembira Ari dan Kantiman, Terdaftar Jaminan Ketenagakerjaan atas Andil Desa

KLATEN, KOMPAS.com – Langit seringkali masih gelap saat Ari Nurhuda (47) mulai menyalakan mesin truknya. Anak-anaknya pun terkadang masih tertidur lelap.

Hampir setiap hari ia berangkat kerja tidak lebih dari pukul 06.00 WIB. Tujuannya tak menentu, tergantung dengan permintaan.

Belakangan ini, sopir truk asal RW 005 Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) itu sedang rutin pergi ke Kota Semarang.

Ia mendapat tawaran untuk mengirim produk mi instan dari Kota Solo ke sana hingga beberapa bulan ke depan.

Karena tak memungkinkan untuk lewat tol, Ari alhasil harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Ditambah dengan waktu bongkar-muat barang, ia paling sebentar bekerja 12 jam sehari.

Bapak empat anak itu bahkan tak jarang baru sampai di rumah pada dini hari akibat dihadang macet, cuaca ekstrem, dan berbagai kendala lainnya.

Ia pun menyadari bahwa pekerjaannya termasuk berisiko karena lebih banyak berada di jalanan.

Oleh sebab itu, Ari sangat berterima kasih kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Wunut karena telah mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang dikenal dengan BP Jamsostek.

Ari mengaku menjadi tidak lagi terlalu cemas atas berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepadanya selama mengais rezeki. Selain menyetir, ia juga diberi tugas membantu bongkar-muat barang.

"Hampir 3 tahun saya sudah menjadi peserta BP Jamsostek. Saya jadi lebih tenang karena kini ada yang menanggung jika misalnya terjadi musibah pada diri saya di jalanan maupun tempat kerja," ucapnya saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (26/11/2023).

Ari diketahui telah diikutkan ke dalam tiga program perlindungan sekaligus dari BP Jamsostek, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dengan begitu, ia mengaku kini bisa lebih fokus untuk bekerja karena tidak begitu mencemaskan masa depan keluarga, terutama pendidikan sang buah hati apabila hal buruk terjadi.

"Saya kan bukan karyawan, melainkan hanya mitra dari PT (perusahaan), jadi harus mengupayakan BP Jamsostek sendiri. Nah, saya beruntung karena Pemdes peduli sekali terhadap warganya yang bekerja tapi belum memiliki perlindungan. Jika terjadi apa-apa, kami kini sudah punya pegangan,” jelasnya.

Kantiman (67), warga Wunut yang bekerja sebagai petani, juga merasa lebih terlindungi sejak terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek pada 2020.

Ia mengaku hidupnya jadi lebih tenang karena tak perlu lagi memikirkan biaya perawatan dan pengobatan jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat lingkungan kerja.

Meski kesehariannya hanya berada di ladang dan sawah, Kantiman tetap saja memiliki rasa waswas akan mengalami kecelakaan kerja.

Apalagi saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Para petani di antaranya lebih berisiko tergigit ular dan tersambar petir.

Di samping itu, Kantiman merasa kehadirannya jadi lebih bermanfaat bagi keluarga karena ketika meninggal dunia, pihak ahli waris bisa memperoleh santunan kematian dari BP Jamsostek.

Dia pun sangat berterima kasih kepada Pemdes Wunut yang telah peduli terhadap pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para warga.

Kantiman termasuk warga Wunut yang didaftarkan dan iuran tiap bulannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh Pemdes dengan memakai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Petani yang menjadi Ketua Gabungan Kepompok Tani (Gapoktan) Wunut itu mengatakan hampir semua warga desanya yang bekerja sebagai petani maupun buruh tani sekarang sudah didaftarkan BP Jamsostek oleh Pemdes.

Menurut dia, warga desa yang bekerja di sektor informal lainnya juga mendapat perlakuan sama.

"Warga sangat menyambut baik program dari BP Jamsostek ini. Ketika disosialisasikan oleh Pemdes, semua warga langsung antusias mendaftar,” tutur Kantiman diwawancarai terpisah.

Dukung kesejahteraan warga

Saat dimintai informasi, Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistyo Setiawan, menyebut total ada sebanyak 1.187 warga yang sudah didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek segmen bukan penerima upah (BPU) oleh Pemdes.

Mereka adalah para kepala keluarga (KK), para istri atau ibu-ibu di rumah tangga, serta para pemuda yang bekerja di sektor informal, seperti menjadi petani, buruh tani, buruh bangunan, tenaga lepas di obyek wisata, pengelola tempat pemancingan, pedagang, pengrajin bronjong, dan berbagai pelaku UMKM lainnya.

Dia menjelaskan, Pemdes mendaftarkan warga ke dalam BP Jamsostek segmen BPU secara bertahap. Pemdes pada mulanya hanya menyasar para kepala keluarga pekerja informal di 2020.

Baru pada 2022 kemarin, Pemdes kemudian mendaftarkan juga para ibu yang bekerja dan pekerja lajang.

Iwan menyampaikan, tujuan Pemdes Wunut menjadikan banyak warga pekerja informal terdaftar BP Jamsostek tidak lain adalah karena ingin membuat hidup mereka lebih tenang.

Dengan begitu, produktifitas warga diharapkan bisa meningkat dan diikuti kesejahteraannya.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini kan termasuk kebutuhan dasar warga yang bekerja. Kami sebagai wakilnya negara di tingkat desa ingin memenuhi kebutuhan tersebut,” ucap dia.

Lagi pula, Iwan menuturkan, dana yang harus dikeluarkan Pemdes untuk membayar iuran BP Jamsostek warga pekerja tak terlalu membebani APBDes. Nilainya sekitar Rp 40 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan manfaat yang dijamin, ia menyebut, besaran iuran kepesertaan BP Jamsostek itu tergolong murah.

Iwan pun menegaskan, para pekerja tak akan rugi jika memutuskan untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemdes Wunut juga telah mendaftarkan 223 warga menjadi peserta BP Jamsostek segmen penerima upah (PU). Kelompok warga yang didaftarkan menjadi peserta PU, terdiri dari perangkat desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDesa, pengurus RT/RW, pengurus PKK, linmas, dan marbot masjid.

Dengan demikian, total ada 1.416 warga Wunut yang telah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan atas upaya-upaya dari desa.

“Kami untung banyak setelah para warga terdaftar BP Jamsostek. Jika dihitung, dana yang telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan ke warga nyatanya jauh lebih banyak daripada nilai iuran. Itu antara lain datang dari santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan lain sebagainya,” jelas Iwan.

Benar saja, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten, Heru Siswanto, menjelaskan sejak 2019, Desa Wunut telah menyetor iuran BPJS warganya senilai Rp 500 juta per tahun. Sedangkan manfaat yang diperoleh berupa santunan bagi warga mencapai Rp 1,1 miliar.

Artinya, Heru menuturkan, manfaat yang dapat diperoleh desa sangatlah besar, bahkan lebih besar dibandingkan iuran yang disetorkan.

Harapan desa lain mencontoh

Di Klaten, selain Wunut, ada Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo yang telah secara masif berupaya mendaftarkan warga pekerjanya ke dalam program BP Jamsostek. Kedua desa tersebut melakukannya setelah memperoleh PADes lumayan dari hasil pengelolaan obyek wisata air.

Dalam hal ini, obyek wisata Umbul Pelem di Desa Wunut dan Umbul Ponggok di Desa Ponggok yang keuntungannya mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya.

“Harapan saya, Desa Wunut dan Ponggok ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain se-Indonesia dalam memberikan perlindungan dari desa kepada masyarakat,” ucap Heru.

Dengan mendaftarkan warga pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, pemerintah desa sama saja telah membantu mereka mendapatkan kesempatan untuk “kerja keras bebas cemas”.

Deputi Bidang Komunikasi BP Jamsostek, Oni Marbun, juga menyampaikan harapan setiap pemerintah desa bisa turut berperan aktif dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur perangkat desa, BPD/LKD/LMK/badan dan lembaga desa dengan penyebutan lainnya, serta RT/RW.

Menurutnya, pemerintah desa juga dapat menganggarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di wilayah mereka melalui APBDes.

Oni pun senang hal ini sudah dilaksanakan di beberapa desa di Indonesia, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak mampu yang bekerja di desa.

“Kami sangat mengapresiasi desa yang memiliki inisiatif dalam mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah mereka. Karena sejatinya, apa pun profesi dan pekerjaannya, setiap pekerja berhak sejahtera dengan memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutur dia.

Oni sendiri mencatat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin hari kian bertambah.

Hingga Oktober 2023, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai sebanyak 41,1 juta pekerja. Itu terdiri dari segmen pekerja formal (PU) sejumlah 23,6 juta pekerja dan BPU (pekerja informal) sejumlah 7,7 juta pekerja.

“Jika dilihat dari target kepesertaan jumlah ini sudah mencapai 89 persen,” jelas dia.

Menurut Oni, salah satu strategi yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan adalah dengan pendekatan langsung kepada setiap sektor pekerja BPU, seperti nelayan, petani, pedagang, pekerja transportasi, dan pekerja lain sesuai karakter masing-masing.

“Diharapkan dengan komunikasi yang tepat, setiap pekerja apa pun profesinya baik pekerja formal maupun pekerja informal akan memahami, lalu bersedia mengupayakan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucap dia.

Oni menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini juga telah menyediakan kemudahan berupa aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dapat dimanfaatkan para pekerja untuk proses pendaftaran hingga pembayaran iuran.

Untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja informal hanya perlu membayar iuran Rp 36.800 per bulan.

Dengan uang segitu, para pekerja sudah bisa memperoleh perlindungan tiga program sekaligus, yaitu JKK, JKM, dan JHT

Adapun ragam manfaat yang bisa diraih, yakni perawatan tanpa batas biaya jika terjadi kecelakaan kerja, santunan kematian sampai Rp 42 juta, dan beasiswa pendidikan anak hingga perguruan tinggi. Sementara, tabungan selama menjadi peserta bisa digunakan ketika memasuki hari tua.