Kontainer TKI Tertahan, Perusahaan Jastip Diminta Tambah Waktu Kerja

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, akar permasalahan dari tertahannya kontainer barang TKI di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah itu ialah belum lengkapnya dokumen perjanjian pengiriman barang atau consignment note (CN) dari pihak perusahaan jasa titipan (PJT) atau perusahaan jastip.

Berdasarkan aturan teranyar pemerintah, PJT diminta untuk melampirkan dokumen CN untuk setiap barang yang dikirimkan, sehingga dokumen CN tidak bisa lagi mencakup satu paket barang yang dikirimkan.

"Di Tanjung Perak itu teman-teman sekalian posisinya ada 13 perusahaan jasa titipan, yang harus mendetailkan, detail barang kiriman itu," kata Askolani dalam media briefing, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dengan diterapkannya aturan baru itu, Askolani menyebutkan, PJT mengalami keterlambatan untuk melengkapi dokumen CN yang perlu diserahkan agar kontainer dapat diproses oleh petugas bea cukai.

"Mereka masih menyesuaikan untuk bisa mengadaptasi mengikuti PMK 96 untuk mendetailkan per dokumen," kata dia.

Pada saat bersamaan, Asko bilang, Ditjen Bea Cukai sudah menugaskan petugasnya untuk memberikan pendampingan sekaligus membantu proses pengisian dokumen CN yang dilakukan oleh PJT.

"Mereka juga berkomitmen jam waktu lembur, kita tahu mereka selama ini kerja sampai jam 5, kita minta tambah lebih dari jam 5 termasuk weekend juga kita minta, kalau bisa mereka lakukan effort itu," tutur Askolani.

Bila seluruh dokumen CN telah diterima oleh Ditjen Bea Cukai, maka kontainer barang TKI akan langsung diproses oleh petugas dan dapat dikeluarkan dari pelabuhan.

"Yang di Bea Cukai itu hitungan jam bisa diselesaikan," ucap Askolani.