Mewujudkan "Smart ASN" demi Birokrasi Kelas Dunia

Setelah melewati dua fase, 2024 menjadi tahun penting karena merupakan tahap lepas landas menciptakan "smart ASN" untuk menjadikan birokrasi kelas dunia.

Dua fase yang sudah dilewati, yakni birokrasi berbasis kinerja (2014-2019) dan fase birokrasi berbasis regulasi (2010-2014).

Menjadikan birokrasi prestisius bukan sesuatu yang mustahil. IMD Global Competitiveness Indeks 2023 cukup dahsyat. Lompatan 10 peringkat dari rangking 44 ke 34 menjadi kategori tertinggi di dunia. Performa efisiensi pemerintah meraih kenaikan 4 peringkat.

Manfaat digitalisasi dalam tata kelola dan aktivitas kepegawaian, seperti penggunaan computer assisted test dalam seleksi CPNS dan penerapan aplikasi dalam penilaian kinerja ASN meningkatkan efektivitas birokrasi Indonesia.

Selain Indonesia, Jepang dalam outlook kepegawaian 2024 juga menjadikan talenta pegawai pemerintah sebagai pilar pertama menuju pelayanan publik di mana pegawai negeri lebih dinamis.

Pemerintah Jepang menyadari kesulitan untuk mempertahankan kinerja organisasi hanya dengan mengandalkan rekrutmen dan pelatihan.

Baik Indonesia maupun Jepang meyakini pentingnya menarik pegawai yang memiliki pengalaman dan keahlian beragam dari luar sektor publik. Mobilitas talenta dapat melahirkan ASN yang kompeten dan mampu menjalankan birokrasi yang lincah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan: "Mobilitas talenta akan dapat dilakukan dalam satu instansi pemerintah, antarinstansi pemerintah, bahkan di luar instansi pemerintah, termasuk BUMN. Hal ini akan semakin memudahkan mekanisme SQUAD Model untuk mempercepat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang berdampak pada pencapaian kinerja pembangunan nasional".

Anas menambahkan, manajemen talenta akan memperkuat penerapan sistem merit dan menekan penyelewengan terhadap pelaksanaan promosi dan mutasi, termasuk jual beli jabatan.

Saya melihat penerapan manajemen talenta menjadi angin segar agar ASN mentranformasikan diri lebih dinamis.

Istilah talenta sudah mengelilingi kehidupan kita. Manajemen talenta telah muncul dalam lima belas tahun terakhir atau lebih sebagai topik yang mendapat banyak perhatian dunia bisnis dan memang dipandang sebagai salah satu isu paling strategis yang dihadapi oleh para manajer saat ini (Mellahi dan Collings, 2010).

Namun, untuk melahirkan ASN berdaya saing, kita perlu memperhatikan beberapa hal lain:

Pertama, mengelola keberagaman dan mengedepankan inklusivitas. ASN adalah warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu.

Perbedaan dalam hal umur, jenis kelamin, suku, ras, kemampuan dan karakter fisik, orientasi seksual, pendidikan, status perkawinan, agama dan kepercayaan, lokasi geografis, status orangtua, dan tipe kepribadian akan menjadi keniscayaan dalam satu instansi. Karena itu perlakuan adil kepada setiap individu menjadi sangat penting.

Pengangkatan jabatan tidak diperuntukkan suku tertentu atau lebih memilih pegawai berusia muda karena lebih bisa diatur dan loyal dibandingkan pegawai yang lebih senior.

Kegagalan mengelola keberagaman dan inklusivitas akan menjadikan talenta meredup.

Kedua, menjaga distribusi ASN tetap seimbang. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi pusat dan daerah.

Untuk kepentingan nasional, seyogianya ASN tidak ngotot bermukim di kota atau di unit tertentu yang lebih ’basah’ dan keren.

Karena itu, mutasi jangan berhenti di tataran regulasi, pelaksanaan rotasi di internal terlebih antarwilayah bersumber dari maruah ASN sebagai perekat bangsa.

Rotasi yang teratur akan memberikan kesadaran kepada seluruh ASN untuk mempersiapkan diri keluar dari zona nyaman.

Pemerintah Korea Selatan menerapkan rotasi setiap dua hingga tiga tahun, khususnya kepada pegawai yang sehari-hari menangani keuangan.

Ketiga, memberikan otonomi melalui job enrichment. Penyebab peningkatan motivasi tidak hanya datang dari kompensasi berbentuk uang. Namun memberikan otoritas kepada ASN untuk membuat keputusan, memberikan saran, dan merasakan sensasi keterlibatan akan berdampak meningkatnya kreativitas dan kebanggaan terhadap profesi.

Jam kerja efektif ASN berkisar lima jam sehari atau 1.500 menit lebih. Atasan langsung berperan penting untuk menjaga agar tidak ada waktu yang terbuang.

Menambah tugas yang membutuhkan pemikiran analisa dan konseptual akan menjadikan pegawai mempunyai tantangan baru.

Pegawai Negeri Sipil kelahiran tahun 1960-an, masih bisa menyaksikan rekan kerja keliling lantai menjajakan makanan, pakaian, asuransi, hingga multi level marketing.

Keempat, memelihara kuantitas dan kualitas lingkungan kerja fisik dan nonfisik. Ruang kerja berperan penting untuk mendorong ide organizational citizenship behavior (OCB)- melakukan pekerjaan di luar tugas utama, misalnya, datang ke kantor lebih awal atau membantu teman menyelesaikan pekerjaan.

Pencahayaan, meja kursi memenuhi standar kerja, memiliki bilik kerja sendiri dengan ukuran sekitar 24 meter persegi, kondisi toilet baik serta jaringan internet stabil akan berdampak positif terhadap produktivitas organisasi.

Beberapa pemerintah kabupaten dan kota belum optimal memperhatikan lingkungan kerja.

Penghargaaan dalam bentuk umpan balik, pujian, dan senyum ramah akan menguatkan keterikatan ASN dengan tempat bekerja.

Kelima, menerapkan fleksibilitas tempat dan jam kerja. ASN khususnya di kota-kota besar memerlukan waktu lebih dari satu jam untuk tiba di kantor.

Kawulur, dkk (2020) menyatakan kemacetan dapat menggakibatkan pengguna jalan merasakan waktu yang terbuang, boros bensin, mengurangi pendapatan dan kenyamanan terganggu.

Karena itu, Nadia Tatlow, CEO perusaahaan Shift, seperti dikutip majalah Forbes (17/12/2021) menyatakan jam kerja fleksibel dapat mengurangsi stres dua kali lebih besar yang diakibatkan macet dan jarak yang harus ditempuh pegawai.

Fleksibilitas dapat berupa bekerja dari rumah pada hari Jum’at, sedangkan Senin sampai dengan Kamis bekerja di kantor.

Kita berharap pada 2024, bertepatan dengan tahun pemilihan presiden akan menandai langkah besar mewujudkan "smart ASN" yang menjadi penopang utama birokrasi Indonesia berkelas dunia.