Menunggu Peran Pemerintah Atasi Fenomena Makan Tabungan

Komisaris Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, masyarakat kelas menengah yang terjebak dalam fenomena makan tabungan berpotensi membuat mereka turun kelas menjadi kelas bawah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah diharapkan mengambil peran dengan menyediakan lapangan kerja. Adapun, orang yang terjebak dalam fenomena tersebut biasanya bergerak di bisnis UMKM.

"Perlu dikasih insentif dari perusahaan besar, supaya mereka menjadi bagian dari supply chain. Itu tidak terjadi, itu makannya UMKM kita tidak naik kelas," kata dia dalam Media Workshop, Kamis (26/1/2024).

Selain itu, penambahan lapangan kerja juga perlu dilakukan lewat sektor industri. Adapun, salah satu hal yang sedang banyak disoroti adalah perihal hilirisasi industri.

Penghiliran industri berarti mengelola komoditas dari bidang industri tertentu dengan tujuan mengoptimalkan produk yang bernilai jual lebih tinggi.

Singkatnya, dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi.

"Namun dalam kenyataannya tidak menciptakan lapangan kerja yang baru, malah banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," imbuh Aviliani.

Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan hilirisasi yang memunculkan lapangan kerja.

Ketika hilirisasi terpaksa menggunakan tenaga kerja asing (TKA), sekurang-kurangnya ada proses transfer ilmu yang dilakukan untuk tenaga kerja di Indonesia.

"Di seluruh negara itu ada aturan transfer knowledge, jadi nanti warga negara kita yang duduk di sana," terang dia.

Kemudian, program prakerja yang telah dijalankan pemerintah juga dapat dioptimalisasi dengan adanya kerja sama dengan pihak swasta.

Harapannya, peserta yang telah memiliki ketrampilan dapat langsung mendapatkan pekerjaan dari perusahaan tertentu.

"Jadi meningkatkan pendapatan dia, mencari link dengan perusahaan terkait UMKM melalu insentif, jadi mereka nanti pendapatannya bisa naik," tandas dia.

Sebagai informasi, tabungan masyarakat Indonesia yang tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan.

Hal itu dikhawatirkan mengacu pada fenomena masyarakat yang mulai makan tabungan (mantab) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, secara umum dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih dalam tren pertumbuhan. Sebagai gambaran, tabungan di atas Rp 5 miliar masih terus bertumbuh.

Tren pertumbuhan tersebut juga masih terjadi pada tabungan masyarakat dengan nominal di atas Rp 100 juta.

"Cuma (tabungan) yang di bawah Rp 1 juta agak melambat. Itu belum tentu mereka mantab (makan tabungan)," kata dia.