Sri Mulyani Blokir Anggaran Rp 50,14 Triliun, Ada untuk Honor, Perjalanan Dinas hingga Paket Meeting

Ketentuan mengenai prioritas pemblokiran sementara anggaran K/L tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu disebutkan, secara garis besar terdapat 3 kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan untuk automatic adjustment, yakni belanja barang, belanja modal, dan kegiatan yang saat ini diblokir.

Untuk belanja barang yang diprioritaskan untuk diblokir sementara ialah kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yakni honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

"Belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda," tulis dokumen tersebut, dikutip Senin (12/2/2024).

Selain mengatur mengenai anggaran yang diprioritaskan untuk diblokir sementara, Sri Mulyani juga mengatur mengenai anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment.

Adapun kegiatan yang dikecualikan untuk diblokir sementara adalah sebagai berikut:

1. Belanja bantuan sosial
2. Belanja terkait tahapan Pemilu
3. Belanja terkait IKN
4. Belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak
5. Belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan
6. Belanja untuk daerah otonomi baru/kementerian/lembaga baru
7. Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Apabila terdapat kebutuhan prioritas, K/L dapat mengajukan usul relaksasi automatic adjustment pada semester II-2024. Langkah ini dapat dilakukan K/L dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

Sebagai informasi, Kemenkeu kembali melakukan automatic adjustment, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Layaknya pelaksanaan auto adjustment tahun lalu, pencadangan anggaran disebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

"Sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," sambungnya.