AHY Beberkan Target 100 Hari Pertama sebagai Menteri ATR/BPN

Meski demikian, AHY mengatakan, salah satu fokus kerja yang akan segera dilakukannya selama 100 hari pertama kerja yaitu mempercepat sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat.

"Saya ingin fokus paling tidak 100 hari pertama kita bisa melakukan apa saja. Saya sudah punya beberapa bayangan target juga termasuk, misalnya sertifikat elektronik yang harus kita yakinkan makin masif, makin diterima oleh publik," kata Agus di kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Selain sertifikat tanah elektronik, Agus menargetkan, sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024.

"Termasuk isu yang lain redistribusi tanah dan tentunya inisiatif-inisiatif lain yang dijalankan selama ini," ujarnya.

Agus juga mengatakan, dirinya tak bisa menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) bersama jajaran di Kementerian ATR/BPN lantaran harus menghadiri peresmian Bendungan Lolak di Kabupaten Boolang Mongondow, Sulawesi Utara.

Selain itu, ia akan mengunjungi salah satu kantor ATR/BPN di Sulut yang melayani urusan pertanahan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, jika mungkinkan dirinya akan mengunjungi warga untuk membagikan sertifikat tanah dan mendengar aspirasi komunitas setempat.

"Mendengarkan langsung harapan dan aspirasi masyarakat itu bisa bukan hanya menggerakan kita tapi mempercepat utk kita bantu," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik secara resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tengang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan pada 20 Februari 2024.

Jokowi menyampaikan tugas yang telah dia berikan kepada AHY. Pertama, berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik. Ia meminta penerbitan sertifikat tanah elektronik didorong lebih masif. Begitu pula dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading).

"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," jelas Jokowi.