Genjot Literasi Keuangan, Program Desaku Cakap Keuangan Hadir di Bengkulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.

Hal ini berarti masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Akhirnya, tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam berbagai masalah keuangan seperti pinjol dan investasi ilegal.

Untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya di Bengkulu, digelar program Desaku Cakap Keuangan, di Bengkulu pada Sabtu (24/2/2024). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Bank Sinarmas, Bank Mandiri, BNI, BTN, Pegadaian dan Bank Aladin Syariah.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat perekonomian adalah rendahnya literasi keuangan.

Menurutnya, literasi keuangan adalah upaya mengenal, memahami, dan mengambil keputusan dalam mengelola keuangan. Kalau literasi keuangan seseorang bagus mreka bisa mengenal dan memahami lembaga keuangan termasuk pelaku usaha keuangan.

"Setelah kenal dia pahami, oh ternyata produknya ini, asuransi ini, lembaga pembiayaan ini dan sebagainya. Tinggal ujungnya ini kalau masih ragu tinggal konsultasikan ke OJK, benar tidak lembaga ini, legal tidak. Setelah itu ujungnya ambil keputusan, owh kalau nabung harus ke bank, investasi harus ke sini, dengan begitu tidak mungkin kita tertipu dengan pinjol, janji-janji investasi dan sikap pruden (hati-hati) menjadi sebuah kunci," kata Rohidin dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi kegiatan Desaku Cakap Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Bengkulu.

Berdasarkan SNLIK, indeks literasi keuangan Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 30,39 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 49,68 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, peningkatan akses keuangan bisa dilakukan melalui digital dan internet, namun masyarakat harus melek keuangan dalam membedakan lembaga keuangan resmi dan ilegal.

Meskipun demikian, Usman mengingatkan, tidak semua pinjaman online itu legal. Sejak tahun 2017 hingga 2023, OJK bersama dengan Kominfo telah memblokir 6.895 entitas, pinjol, investasi, dan gadai ilegal.

Meski telah banyak yang ditutup, namun faktanya masih ada saja penawaran pinjaman online dan investasi ilegal yang bermunculan di masyarakat.

"Ciri-ciri pinjol ilegal itu tidak terdaftar, kemudian mudah memberikan pinjamannya tapi bunga dan dendanya tinggi. Kemudian menawarkan pinjaman lewat Whatsapp dan SMS, meminta akses data pribadi bahkan meminta data teman dekat, keluarga, saudara. Selanjutnya pinjol ilegal biasanya melakukan penagihan tidak beretika seperti meneror," tegasnya.

Lebih lanjut, dia bilang, ciri-ciri investasi ilegal menjanjikan keuntungan tidak wajar, menjanjikan bonus besar, melakukan promosi mewah dan ditunjukkan investor sukses, serta legalitasnya tidak jelas.

Dalam kesempatan yang sama, Founder Finansialku, Melvin Mumpuni menuturkan, jumlah kerugian yang terkena judi online dan pinjol ilegal pada 2023 mencapai Rp 250 triliun. Itu setara dengan 10 persen dari APBN Indonesia tahun lalu.

"Yang kena pinjol ilegal itu ternyata orang-orang yang masih berusia muda. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengerti dalam pengelolaan keuangan," imbuhnya.