Berikan Manfaat untuk Jutaan Orang, Program Prakerja Resmi Lanjut pada 2024

KOMPAS.com - Program Prakerja yang diluncurkan pada 2020 telah menjadi ikon program pemerintah dalam untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat Indonesia di pasar kerja.

Sejak peluncurannya, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta individu di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Selama lebih dari tiga tahun, program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif, mencakup 51 persen perempuan, 48 persen berasal dari daerah miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.

Pada 2023, Prakerja telah kembali ke skema normal dan menjalin kerja sama dengan 245 lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan tidak kurang dari 1.216 jenis pelatihan.

Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup beragam format yang mendukung hilirisasi, baik pelatihan tatap muka atau luring maupun web seminar (webinar) atau daring, dalam berbagai kategori seperti green skills, digital, hingga kecerdasan buatan (AI).

Dalam Rapat Komite Cipta Kerja (Ciptaker) yang digelar pada Jumat (23/2/2024), disebutkan bahwa program Prakerja telah mengalami evaluasi yang banyak dan memberikan hasil yang positif.

Program tersebut terbukti efektif dalam membantu masyarakat luas memperoleh pekerjaan dan meningkatkan semangat belajar melalui digitalisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, jumlah Prakerja meningkat sebesar 14,29 persen lewat penerapan skema normal pada 2023. Angka ini bahkan lebih tinggi dari target awal yang dicanangkan.

“Dampak mengenai peningkatan peluang kerja ini juga dikonfirmasi oleh studi definit dari Asian Development Bank (ADB) dengan angka mencapai 95 persen,” katanya dalam pernyataan tertulis yang dikutip melalui ekon.go.id, Selasa (27/2/2024).  

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta, Jumat.

Selain temuan definitif, terdapat banyak penelitian evaluasi dampak program Prakerja, termasuk studi presisi yang mencatat peningkatan pendapatan bulanan sebesar 17 persen hingga 21 persen bagi para peserta dibandingkan dengan mereka yang bukan peserta program ini.

Dalam rapat tersebut, dipertimbangkan berbagai evaluasi positif serta komitmen program Prakerja untuk terus melakukan peningkatan. Sebagai hasilnya, diputuskan untuk melanjutkan program ini pada 2024.

Penyelenggaraan pada tahun tersebut juga ditingkatkan kualitasnya dengan adanya moda pelatihan tambahan yang mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas, khususnya bagi peserta dari Indonesia bagian timur yang memiliki perbedaan waktu. Salah satu inisiatif yang diambil adalah mengaktifkan kembali pelatihan asynchronous.

Mengenai Prakerja pada 2024, dalam rapat tersebut diungkapkan upaya untuk memperkuat hal-hal berikut, antara lain peningkatan kolaborasi.

Program Prakerja akan bekerja sama dengan lebih banyak pihak, khususnya kementerian atau lembaga (K/L) untuk menyediakan berbagai pelatihan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selanjutnya, program Prakerja akan diperluas jangkauannya untuk mencakup lebih banyak masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.

Selain itu, program tersebut juga akan mendorong partisipasi lebih banyak lembaga pelatihan di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, akan dilakukan peningkatan kualitas pelatihan dengan menambahkan moda pembelajaran baru, yaitu moda asynchronous atau self-paced learning (SPL).

Metode tersebut memungkinkan peserta pelatihan untuk belajar secara mandiri, sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Meskipun memberikan fleksibilitas, metode ini membutuhkan komitmen pribadi yang tinggi dari peserta.

Pemerintah yakin bahwa dengan penguatan di berbagai bidang, program Prakerja akan semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Pada 23 Februari 2024, dibuka gelombang baru penerima Prakerja yakni batch 63, dengan target peserta sebesar 1,148 juta sepanjang 2024. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP),” ujar Airlangga.

Ia juga menyebutkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar yang ingin diwujudkan bersama.

Namun, untuk mencapainya, sumber daya manusia (SDM) Indonesia perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan.

Oleh karena itu, pelatihan untuk upskilling dan reskilling berskala besar seperti Prakerja patut untuk dilanjutkan.

Selain itu, Airlangga juga mengucapkan selamat kepada semua calon peserta yang akan mengikuti program Kartu Prakerja pada 2024.

“Terus tingkatkan kompetensi menjadi angkatan kerja berdaya saing menuju Indonesia Maju 2045,” imbuhnya.

Untuk dapat menerima beasiswa pelatihan melalui program reguler "Gabung Gelombang Prakerja", terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain belum pernah menjadi penerima program Kartu Prakerja sebelumnya.

Kemudian, berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga 64 tahun. Syarat lainnya, yaitu tidak sedang menempuh pendidikan formal, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan.

Sejak awal 2024, pendaftaran akun Prakerja dapat dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id. Pendaftaran akun ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program "Gabung Gelombang Prakerja".

Pembukaan gelombang Prakerja dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada Jumat, 23 Februari 2024, pukul 19.00 WIB.

“Kami berharap kesempatan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas melalui program Kartu Prakerja. Selain itu, untuk lembaga pelatihan khususnya perusahaan yang memiliki Corporate University (Corpu), mari bergabung dalam ekosistem Prakerja. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja kita,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, dalam Rapat Komite Ciptaker tersebut juga hadir Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Sekretaris Kemenko Perekonomian (Sesmenko).

Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, serta Direktur Eksekutif MPPKP.