Bank Dunia Komentari Makan Siang Gratis, Menko Airlangga: Kan Belum Tahu Programnya Seperti Apa

Bank Dunia mendorong pemerintah untuk merencanakan program kerja, termasuk makan siang gratis, dengan matang, khususnya terkait aspek sumber pendanaan program, agar defisit anggaran tetap terjaga.

Merespons pernyataan tersebut, Airlangga mengatakan, Bank Dunia belum mengetahui secara detail terkait rencana program makan siang gratis dan pelaksanaannya di anggaran belanja tahun-tahun mendatang.

"Kan Bank Dunia belum tahu programnya seperti apa," ujar dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, dalam pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pemerintah menyarankan defisit anggaran di kisaran 2,45 - 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka "gap" antara belanja dan pendapatan negara itu sudah memperhitungkan program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Airlangga pun menyebutkan, pemerintah sebenarnya telah membeberkan rencana defisit anggaran itu kepada Bank Dunia dalam pertemuan yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

"Kita bicara mengenai defisit apbn di proyeksi 2025 kan abtara 2,4 - 2,8 persen," katanya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai program makan siang gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah.